Basuki Akan Minta Sri Mulyani Tidak Pangkas Anggaran Pembangunan IKN
JAKARTA, investortrust.id - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengaku akan menyurati Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Dalam surat itu, Basuki akan meminta anggaran OIKN dan pembangunan IKN tidak dipangkas imbas terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Basuki menjelaskan, anggaran OIKN dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 sebesar Rp 6,3 triliun. Namun, sebelum Inpers 1/2025 terbit, Presiden Prabowo Subianto menyetujui penambahan anggaran OIKN sebesar Rp 8,1 triliun untuk pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif di IKN. Dengan demikian, anggaran OIKN pada 2025 sebesar Rp 14,4 triliun.
“Jadi nanti kami akan mengirim, kami sudah diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan sesuai dengan yang disetujui oleh Bapak Presiden Rp6,3 triliun plus Rp 8,1 triliun,” kata Basuki seusai rapat terbatas (ratas) di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/2/2025).
Baca Juga
Proyek Gedung Legislatif dan Yudikatif IKN Dilelang Februari
Basuki mengatakan, surat kepada Sri Mulyani merupakan arahan Presiden Prabowo dalam ratas hari ini.
“Itu besok akan segera kami mengirim surat kepada Ibu Menteri Keuangan sesuai dengan arahan Bapak Presiden," katanya.
Selain Sri Mulyani, Basuki mengatakan, surat tersebut akan ditembuskan kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Dikatakan, Prasetyo akan turut meninjau surat yang akan dikirimkan Basuki ke Sri Mulyani.
“Yang jelas, sesuai dengan surat kami nanti, itu kami sesuai dengan notulen rapat ratas tanggal 21 Januari ini. Ini notulennya baru disiapkan oleh Bapak Seskab,” ungkap Basuki.
Dalam kesempatan ini, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, dalam ratas ini, Prabowo ingin mengetahui progres pembangunan IKN. Pemerintah, katanya, berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN dengan penyesuaian seusai prioritas dan target agenda nasional.
"Yang tentunya kita sudah tahu bahwa kita ingin fokus pada swasembada pangan, energi, dan air termasuk juga untuk bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat kita melalui sektor pendidikan, kesehatan dan juga berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Dan program makan bergizi gratis yang juga diharapkan bisa meningkatkan kehidupan masyarakat terutama generasi penerus kita, anak-anak kita," katanya.
Baca Juga
Gelontorkan Rp 48,8 T, Prabowo Targetkan IKN Jadi Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028
AHY menekankan, hal itu bukan berarti pemerintah menomorduakan pembangunan infrastruktur. Pemerintah, kata AHY, justru melakukan penyesuaian agar pembangunan yang dilakukan berdasarkan skala prioritas. Untuk pembangunan IKN, misalnya, AHY menyatakan, Prabowo telah menyetujui anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk periode 2025 hingga 2029.
"Tentu nanti digunakan sesuai dengan penahapan dan juga rencana yang telah ditetapkan sejak awal. Dan kaitan dengan kelanjutan pembangunan khususnya kawasan legislatif dan juga kawasan yudikatif ada beberapa yang perlu terus disempurnakan," katanya.