Celios Prediksi Anggaran MBG Bisa Mencapai 79% dari Perlinsos pada APBN 2026
JAKARTA, investortrust.id - Peneliti Center of Economics and Laws Studies (Celios) Jaya Darmawan mengatakan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mencapai 79% dari anggaran perlindungan sosial pada APBN 2026.
Saat ini, anggaran MBG sebesar Rp 71 triliun baru menyita 14,06% dari total anggaran perlinsos APBN 2025 mencapai Rp 504,7 triliun.
“Kalau melihat rencana 2025 saja, itu (MBG) bisa hingga 33% dari perlinsos. Yaitu (dengan tambahan Rp 100 triliun) Rp 171 triliun,” kata Jaya, dalam agenda Diseminasi MBG Seri II, yang digelar daring, Senin (27/1/2025).
Baca Juga
Induk Usaha Japfa (JPFA) akan Delisting dari Bursa Singapura, Bagaimana dengan Indonesia?
Dugaan anggaran MBG membengkak hingga 79% dari dana perlinsos itu didasari dugaan bahwa program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu akan mencapai Rp 400 triliun pada 2026.
Jaya berharap pemerintah untuk tidak memotong banyak anggaran perlinsos untuk program MBG. Sebab, anggaran perlinsos ini membantu untuk mengatasi kemiskinan dan menopang kelas menengah ke bawah.
Mengutip Buku II Nota Keuangan, dia mengatakan, program MBG diambil dari anggaran kesehatan dan pendidikan. Dengan menggunakan anggaran pendidikan, program MBG berpotensi mengganti prioritas program di bidang pendidikan.
“Kalau anggaran di bidang kesehatan mungkin masih relevan ketika itu difokuskan untuk anak balita dan ibu hamil,” ujar dia.
Selain anggaran kesehatan dan pendidikan, MBG menyasar efisiensi dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Kebijakan ini berpotensi membahayakan fiskal daerah, karena kemandirian fiskal daerah masih terbatas. “Desentralisasi fiskal kita itu belum optimal. Masih banyak daerah yang tergantung dengan Transfer ke Daerah (TKD)” kata dia.
Baca Juga
Selain dua hal ini, efisiensi anggaran mengarah pada Dana Desa yang digelontorkan pemerintah pusat. Dana Desa yang dipangkas untuk program MBG dikabarkan mencapai 20% dari total Rp 71 triliun, atau sekitar Rp 14,2 triliun. Tak hanya itu, Prabowo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD yang mencapai Rp 306,69 triliun untuk menyokong program quick wins yang sudah ditetapkan.
Melihat berbagai efisiensi yang dilakukan, Jaya berpandangan, terdapat inkonsistensi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menyusun anggaran. Sebab, di tengah efisiensi anggaran tersebut, pemerintahan Prabowo-Gibran masih memiliki susunan kabinet yang gemuk. “Kalau memang ingin efisiensi, seharusnya kabinet yang dibentuk tidak gemuk,” ujar dia.