Setyo Budiyanto Pastikan KPK Dukung Prabowo Cegah Kebocoran APBN
JAKARTA, investortrust.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 Setyo Budiyanto memastikan jajaran lembaga antikorupsi mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto untuk mencegah kebocoran anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Hal itu ditegaskan Setyo seusai mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2024).
Setyo menyatakan, sejak dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024 lalu, Prabowo dengan tegas menyatakan tekadnya memberantas korupsi, mencegah kebocoran anggaran negara hingga memerintahkan jajarannya untuk efisien dan hemat. Tak hanya sekali, Prabowo menekankan komitmennya tersebut dalam sejumlah acara kenegaraan.
Baca Juga
Nawawi Minta Pimpinan KPK 2024-2029 Tuntaskan Kasus Korupsi di ASDP
"Beliau kan sudah dengan tegas menyampaikan bahwa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan APBN, pemborosan, korupsi harus diberantas dengan tegas. Itu menurut saya sudah merupakan suatu arahan kepada kami semuanya," kata Setyo.
Setyo mengatakan, KPK memedomani dan mendukung arahan Prabowo tersebut. KPK, akan menjalankan arahan Prabowo tersebut sesuai aturan perundang-undangan.
"Kami pedomani itu bagaimana caranya supaya kami bisa ikut mendukung program dari Bapak Presiden untuk menjaga supaya pemerintahan ini tidak banyak melakukan pemborosan, APBN bisa terjaga dengan baik, kemudian masalah pengadaan barang dan jasa itu betul-betul sesuai dengan ketentuan. Kemudian juga beliau banyak melakukan instruksi tentang pengetatan, masalah perjalanan dinas. Nah itu bagian-bagian itu nanti kami akan menjabarkan supaya disesuaikan dengan ketentuan," tegasnya.
Baca Juga
Prabowo Saksikan Sumpah Jabatan Pimpinan KPK dan Dewas KPK 2024-2029
Untuk itu, kata Setyo, lima pimpinan KPK akan duduk bersama menyusun program jangka pendek, sedang, dan jangka panjang lembaga antikorupsi. Pimpinan KPK juga akan mengevaluasi kinerja KPK selama ini dan menyusun kasus-kasus korupsi yang menjadi prioritas lima tahun mendatang.
"Pasti nanti kami akan evaluasi, kami akan duduk bersama dengan Kedeputian Penindakan, kita sesuaikan mana yang harus kita prioritaskan, mana yang mandek, mana yang macet, mana yang menjadi skala prioritas," tegasnya.