169.369 Personel TNI Dikerahkan untuk Amankan Pilkada 2024
JAKARTA, investortrust.id - Sebanyak 169.369 personel TNI dikerahkan untuk mengamankan Pilkada 2024.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memaparkan ratusan ribu personel tersebut berasal TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Darat. Dikatakan, sebanyak 139.339 personel dari TNI AD, 19.793 personel dari TNI AL, dan 10.237 dari TNI AU.
"Untuk mengamankan pilkada, TNI mengerahkan personel sebanyak 169.369 orang yang terdiri dari TNI Angkatan Darat 139.339 orang, TNI AL 19.793 orang dan TNI AU 10.237 orang," kata Agus dalam rapat dengan Komisi I DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2024).
Tak hanya mengerahkan ratusan ribu personel, Jenderal Agus mengatakan, TNI juga mengerahkan alat utama sistem senjata (alutsista) untuk mengamankan distribusi logistik Pilkada 2024 ke berbagai daerah. TNI, katanya, menyiagakan 1.871 unit pesawat dan truk dari berbagai satuan yang dikerahkan ke seluruh wilayah.
TNI juga mengerahkan empat kapal perang Republik Indonesia (KRI), yakni KRI Semarang di Koarmada 1, KRI Makassar Koarmada 2, KRI Teluk Wondana Koarmada 3, dan KRI Banda Aceh di Kolinlamil Jakarta. TNI AU menyiapkan Boeing 737 C 130 Hercules, helikopter Caracal, Super Puma dan Hercules 130 Casa 212.
TNI AD, kata Agus, akan menggelar apel 139.339 personel yang tersebar di 15 kodam termasuk Kopasus dan Kostrad.
"TNI AL akan menyiapkan 19.793 personel. Berikut juga pasukan marinir TNI AL juga akan melaksanakan patroli wilayah bersama dengan satuan Polri. Sedangkan TNI AU akan menyatakan 10.237 personel dari semua lanud baik tipe A, tipe B pun tipe C," kata Agus.
Dalam kesempatan ini, Agus meminta seluruh pihak yang terlibat dalam Pilkada 2024 memitigasi konflik demi memastikan kelancaran proses demokrasi, menjaga stabilitas sosial, dan mengurangi ancaman keamanan. Hal itu dilakukan dengan penguatan penegakan hukum, termasuk terkait money politics, penguatan program edukasi politik, dan monitoring dan pengawasan yang ketat dengan melibatkan Bawaslu, KPU, dan lembaga masyarakat sipil. Kemudian, dialog dan mediasi deskripsi melalui langkah proaktif melalui dialog dan mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat, partai politik, dan pihak yang berwenang.
"Peningkatan pengamanan di daerah rawan dengan mengerahkan aparat keamanan mengambil langkah preventif dengan meningkatkan pengamanan di daerah-daerah yang dianggap rawan konflik," papar Jenderal Agus.