Begini Pandangan Tiga Paslon Gubernur Jakarta terkait Pembangunan Tanggul Laut
JAKARTA, investortrust.id – Tiga calon gubernur Jakarta, Pramono Anung, Darma Pongrekun, dan Ridwan Kamil sepakat dengan pembangunan giant sea wall (GWS) atau bendungan laut raksasa untuk mengatasi penurunan permukaan tanah Jakarta. Meski menuai pro kontra pembangunan GSW telah masuk dalam proyek strategis nasional (PSN).
Calon gubernur nomor urut 3 Pramono mengatakan dirinya terlibat dalam memasukkan GSW dalam PSN. Dia mengatakan setuju dan mengikuti apa yang telah menjadi prinsip pertahanan laut dan banjir pesisir dari pemerintah pusat.
Baca Juga
Pramono - Si Doel Janji Lanjutkan Sumur Resapan dan Turunkan Emisi di Jakarta
Meski begitu, Pramono berjanji akan menambahkan program giant mangrove wall. Penambahan giant mangrove wall untuk menyelesaikan tanggung jawab pemerintah Jakarta sepanjang 11,1 kilometer. “Karena apa? selain ekosistem lebih bagus, ekologinya juga lebih bagus, sehingga komitmen itu harus ditambahkan dengan menanam pohon mangrove,” ujar Pramono saat debat calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Minggu (17/11/2024).
Sementara itu, Calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menyepakati tawaran yang diajukan Pramono. Hanya saja, dia ingin menambahkan pembangunan GSW secara adil sosial, adil ekonomi, dan adil lingkungan. “Kunci pertama adalah dialog dengan warga, LSM, dengan Walhi dengan semuanya,” ujar dia.
Baca Juga
Debat Pilkada, Pramono dan Ridwan Kamil Kompak Soroti Ketimpangan Tata Kelola Ruang di Jakarta
Meski begitu, dia berharap, GSW yang dibangun tidak hanya sekadar bangunan bendungan. Tetapi, sebuah kawasan yang menjadi ruang sosial bagi masyarakat bagi generasi Z dan warga lain.
Sementara itu, calon gubernur Jakarta nomor urut 2 Darma Pongrekun berharap pemerintah pusat memberikan ganti rugi kepada masyarakat pesisir khususnya nelayan. Sebab, nelayan yang terdampak GSW mengalami kerugian Rp 26 juta per hari.
Baca Juga
Tiga Paslon Debat Pamungkas Pilkada Jakarta 2024 Tiba, Yel-yel Pendukung Bersahut-Sahutan
“Kalau dihitung dalam setahun Rp 137 miliar. Oleh sebab itu, silakan dilanjutkan (PSN) tetapi perlu diingat masyarakat dan nelayan harus diberikan ganti rugi setiap tahun Rp 137 miliar. Semoga didengar pemerintah pusat,” ucap Darma.
Pramono merespons dua masukan rivalnya. Dia mengatakan akan membuka ruang dialog untuk pembangunan kawasan pesisir. Dia meyakini pemerintah pusat dan pemerintah daerah mewujudkan keinginan para nelayan.