Menko AHY Pastikan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Terus Berjalan di Era Prabowo
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan, pembangunan infrastruktur transportasi terus berlanjut di era Presiden Prabowo Subianto. Hal ini mengingat konektivitas antarwilayah sangat penting dalam pembangunan ekonomi.
"Di sejumlah aspek, baik darat, laut, udara, dan perkeretaapian, masing-masing ada quick wins-nya. Misalnya ada yang sudah siap untuk diresmikan dan digunakan, terminal-terminal, kemudian stasiun-stasiun," ucap AHY saat ditemui di kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta, Rabu (30/10/2024).
Ia menambahkan, penataan dan perombakan regulasi juga penting mengingat masih dibutuhkan pemenuhan dalam safety assessment di seluruh sektor transportasi.
"Ini juga terus kita lakukan, jadi bukan hanya pembangunan fisiknya tetapi juga software-nya, perangkat lunak semacam regulasi dan juga penataan SDM, penguatan SDM juga akan terus dilakukan oleh Kementerian Perhubungan maupun kementerian-kementerian lain yang ada dalam koordinasi kami," tambah AHY.
Sebagai informasi, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengoordinasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kementerian Transmigrasi.
Berdasarkan catatan investortrust.id, Komisi V DPR telah menyepakati anggaran Kemenhub pada 2025 sebesar Rp 31,45 triliun. Anggaran itu naik dari pagu anggaran sebelumnya yang hanya Rp 24,76 triliun.
Total penambahan tersebut, lanjut dia, untuk pemenuhan di enam unit eselon I yaitu Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat, Ditjen Perkeretaapian (DJKA), Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, Badan Kebijakan Transportasi (BKT) dan Badan Pengelola Transportasi Jakarta (BPTJ).
Adapun perincian tambahan anggaran di masing-masing unit kerja eselon 1, sebagai berikut:
- Ditjen Perhubungan Darat dengan tambahan alokasi Rp 1,48 triliun untuk pengadaan bus, pengadaan dan pemuasan jalan layanan angkutan umum perintis, angkutan perkotaan, angkutan antar moda dan barang hingga angkutan penyeberangan perintis;
- DJKA sebesar Rp 3,32 triliun untuk pengoperasian light rail transit (LRT) Sumatera Selatan, pengadaan atau penertiban lahan, hingga pembangunan Skybridge Bandung dan jembatan penyeberangan orang (JPO);
- Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp 1,47 triliun untuk prioritas nasional (keperintisan), keselamatan dan keamanan penerbangan, dan pekerjaan pemenuhan fasilitas sisi darat bandara VVIP IKN;
- BPTJ sebesar Rp 61,12 miliar di antaranya untuk subsidi angkutan umum perkotaan wilayah Jabodetabek, penyediaan sistem manajemen operasional angkutan umum dengan skema buy the service (BTS), serta pengadaan dan pemasangan marka jalan di jalan nasional;
- Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp 133 miliar untuk pelayanan angkutan kapal ternak, layanan angkutan Rede, dan pelayanan angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru; dan
- BKT senilai Rp 8,19 miliar di antaranya untuk evaluasi kebijakan pengangkutan barang berbahaya dan beracun (B3) di jalan, kajian penyelenggaraan fasilitas keamanan penerbangan pada bandara di indonesia, dan analisis kebijakan jaringan lintas angkutan barang yang berkeselamatan.