Visi Ekonomi Digital Dharma Kun, dari Pengembangan SuperApp JAKI hingga Aplikasi Ojol Versi Jakarta
JAKARTA, Investortrust.id - Pasangan Calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 02 Dharma Pongrekun-Kun Wardhana menjanjikan pengembangan ekonomi digital yang nantinya akan meningkatkan lapangan kerja yang inklusif, hingga kesejahteraan sosial.
Disampaikan Cawagub nomor urut 02, Kun Wardana, untuk bisa memungkinkan ekonomi digital ini tumbuh, maka dibutuhkan keberanian untuk pengembangan infrastruktur digital, dalam bentuk internet gratis untuk setiap rumah di Jakarta.
“Kita juga akan memagari dengan teknologi yang bisa menyaring konten-konten negatif dengan melihat traffic yang ada, dan dengan regulasi,” kata Kun Wardana dalam debat Pilkada Jakarta yang digelar KPU, Minggu (27/10/2024).
Kun berikutnya menyebut pentingnya menjadikan aplikasi JAKI menjadi sebuah SuperApp atau super portal yang akan menyediakan pelayanan kesehatan, pendidikan, keuangan, bahkan hingga transportasi.
“Rencananya kita ingin membuat aplikasi ojek online (Ojol), dengan memberikan kesejahteraan yang lebih bagi para Ojol. Yaitu dengan tidak adanya potongan untuk para ojol, juga dengan memberikan BPJS Kesehatan Gratis dan BPJS ketenagakerjaan untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian gratis untuk mereka,” kata Wardana.
Baca Juga
Dharma-Kun Kenalkan Program Getuk Tular Adab Saat Debat, Apa Itu?
Sekadar informasi, aplikasi JAKI atau Jakarta Kini, merupakan super-app Jakarta yang menyediakan layanan satu pintu untuk membantu keseharian warga. Dengan JAKI, Anda bisa menikmati fitur layanan dan informasi hingga melapor kondisi fasilitas umum serta layanan publik di Jakarta.
Aplikasi JAKI dikembangkan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Jakarta Smart City yang berada di bawah Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
Berikutnya disampaikan pula oleh Wardana, jika ia dan Drma Pong Rekun dipercaya memimpin Jakarta, mereka akan memperbaiki tata kelola dengan menciptakan transparansi dan partisipasi publik dengan menggunakan teknologi blockchain yang akan menjamin keamanan.
“Tidak lagi ada mismanagement, penyimpangan, korupsi, pungutan liar. Dan juga orang dalam yang bisa memanipulasi data. Semuanya akan secure,” ujarnya. Ke depannya, aplikasi ini juga diharapkan bisa digunakan sebagai aplikasi serrba guna, dari fungsi pengadaan barang dan jasa, pengeluaran keuangan dan transparansi anggaran, hingga pajak negara.