Kementerian ATR/BPN Siapkan Lahan 2 Hektare per Transmigran di Era Prabowo
JAKARTA, investortrust.id - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menjalankan program transmigrasi yang pernah dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru. Masing-masing kepala keluarga (KK) transmigran akan mendapatkan lahan di wilayah tujuan seluas 2 hektare yang masih disiapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
Sebagai catatan, Prabowo juga sudah membentuk Kementerian Transmigrasi dalam Kabinet Merah Putih untuk menjalankan program tersebut secara khusus.
Pada November 2024, Kementerian Transmigrasi akan memberangkatkan 121 kepala keluarga (KK) transmigran ke Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng). Mereka akan difokuskan untuk membudidayakan produk durian montong.
Terkait dengan lahan yang akan diberikan ke transmigran, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengatakan pihaknya masih mengupayakan ketersediaan lahan untuk program transmigrasi. Demikian halnya dengan legalisasi lahan tersebut.
Baca Juga
Suyus mengungkapkan pihaknya masih menunggu koordinasi dengan Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman terkait legalisasi dan penyediaan lahan kepada transmigran.
“Jadi, kita menunggu nanti dari Pak Iftitah, dari Menteri Transmigrasi lokasinya di mana,“ katanya ketika ditemui di Mandarin Oriental Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2024).
Suyus menyebut pihaknya juga sudah membentuk tim khusus untuk mengeksekusi program transmigrasi. Dengan demikian, program tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai rencana yang sudah disiapkan oleh Kementerian Transmigrasi.
“Kita akan turunkan tim segera, jadi timnya banyak sudah siap,” ungkapnya.
Baca Juga
Prabowo Ingatkan Kabinet Merah Putih Jangan Mau Didikte Kepentingan Asing
Sebelumnya, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyebutkan Kementerian Transmigrasi mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengadakan program transmigrasi ke wilayah Indonesia Timur, terutama Papua, guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan daerah-daerah di Indonesia.
"Agar Papua betul-betul menjadi bagian utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kesejahteraannya, dalam konteks persatuan nasionalnya, dalam konteks lebih besar," kata Iftitah dalam upacara serah terima jabatan Menteri Transmigrasi di Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, di Jakarta Selatan pada Senin (21/10/2024), dikutip dari Antara.
Berdasarkan arahan Prabowo, ujar dia, pihaknya berupaya untuk membangun kebanggaan warga transmigran yang dipandang sebagai para patriot bangsa. Menurutnya, upaya membangun kebanggaan tersebut dimulai dari lingkungan Kementerian Transmigrasi.
"Kementerian Transmigrasi sebagai fasilitator dari para patriot bangsa tersebut pertama-tama harus membangun kebanggaannya terhadap kementeriannya sendiri," ujar Iftitah.