Ini Alasan Prabowo Ubah Nomenklatur Kemenkominfo Jadi Kementerian Komunikasi dan Digital
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan alasan perubahan nomenklatur Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Meutya, perubahan nomenklatur tersebut untuk menjawab perkembangan zaman. Perubahan nomenklatur Kemenkominfo menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital sejalan dengan delapan misi pemerintahan Prabowo-Gibran atau Astacita.
Baca Juga
"Berubah untuk menjawab tantangan zaman menjadi fokus sesuai dengan Astacita Presiden Prabowo bahwa kita akan menitikberatkan kepada digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika diubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital," kata Meutya Hafid ketika ditemui di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Senin (21/10/2024).
Meutya menyatakan akan fokus menjaga keamanan digital, memerangi perjudian daring atau judi online (judol), dan memberantas pinjaman online (pinjol) ilegal. Hal tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang ditampungnya selama bertugas di Komisi I DPR.
Seperti diketahui, Meutya merupakan ketua Komisi I DPR periode 2019-2024. Dia juga sempat menjabat sebagai wakil ketua Komisi I (2016-2019) dan anggota Komisi I DPR (2011-2014).
"Saya tambah juga (fokusnya) bagaimana internet ramah yang anak. Bagaimana anak-anak kita bisa terlindungi dari human trafficking (perdagangan manusia), pornografi anak, kekerasan anak, itu juga akan menjadi fokus kita dalam pembenahan ulang (ruang) digital," tuturnya.
Kemudian, perempuan yang sebelumnya dikenal sebagai jurnalis itu juga akan memberikan perhatian lebih kepada konektivitas digital. Dalam waktu dekat, dirinya bersama dengan wakil menteri Komunikasi dan Digital akan menyambangi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk melihat bagaimana konektivitas digital di wilayah tersebut.
"Bersama para wakil menteri Komunikasi dan Digital dalam waktu dekat ke daerah-daerah 3T, terutama di bagian timur Indonesia. Untuk memeriksa bagaimana konektivitas digital di sana. Dengan harapan kalau kita mau basisnya pakai digital, koneksi harus merata, dan juga cepat," ujarnya.
Meutya menambahkan, konektivitas digital di Indonesia sebenarnya sudah hampir merata ke seluruh wilayah di penjuru Tanah Air. Namun, kecepatan koneksi tersebut masih belum merata atau masih ada daerah dengan kecepatan koneksi yang lambat atau belum memadai.
Baca Juga
Gabung Pemerintahan Prabowo, Luhut Buka Alasan Ketuai Dewan Ekonomi Nasional
Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan lantaran Prabowo ingin mewujudkan digitalisasi urusan pemerintahan. Seperti yang disampaikan dalam pidatonya di Sidang Paripurna MPR Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024).
"Itu yang mungkin kita coba fokuskan bersama, internet yang lebih merata dalam 100 hari ke depan," tegasnya.