Luhut Binsar Pandjaitan Kembali Ada di Jajaran Pejabat Pemerintah, Begini Kiprahnya
JAKARTA, investortrust.id – Mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kembali masuk ke jajaran pejabat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Luhut dilantik bersama para jajaran menteri di Kabinet Merah Putih sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024).
"Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, menginstruksikan, dan seterusnya memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Terhitung sejak saat pelantilan mengangkat Jendela TNI Purnawirawan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai ketua Deaan Ekonomi Nasional," kata pembawa acara.
Luhut dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 142 P 2024 Dewan Ekonomi Nasional.
DEN sempat dibentuk pada 1999. Pembentukan DEN untuk mempercepat pemulihan ekonomi kala itu. Dewan ini mendukung keputusan, kajian, dan rekomendasi kepada presiden.
Baca Juga
Luhut dan Kaesang Hadiri Pelantikan Menteri Kabinet Prabowo-Gibran di Istana
Namun DEN dibubarkan pada 2000.
Luhut yang kelahiran 28 September 1947 menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Kabinet Kerja mulai Juli 2016 dan dipilih kembali pada masa Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin periode 2019–2024 sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia.
Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia sejak 31 Desember 2014 hingga 2 September 2015.
Pada 12 Agustus 2015, ia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno.
Baca Juga
Prabowo Lantik 48 Menteri dan 6 Pejabat Setingkat Menteri Kabinet Merah Putih
Dalam perombakan Kabinet Kerja Jilid II pada 27 Juli 2016, ia diangkat menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli. Berikutnya tak sampai sebulan kemudian, persisnya pada 15 Agustus 2016, Presiden Joko Widodo mengambil langkah terkait polemik kepemilikan paspor Amerika Serikat (AS) oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar, sehingga Presiden memberhentikan Archandra secara terhormat dari Menteri ESDM dan menunjuk Luhut yang juga menjadi Menko Maritim untuk menjadi pejabat sementara (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Sebelum masuk dalam Kabinet Kerja, Luhut pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2000–2001 saat Abdurrahman Wahid menjabat sebagai Presiden RI 1999–2001. Sebelum menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan, ia menjabat Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura.