Konsep Pertahanan Prabowo Lebih dari Sekadar Modernisasi Alutsista

JAKARTA, investortrust.id – Penguatan dan pemantapan sistem pertahanan dan keamanan negara bukan semata berkonotasi dengan kemampuan kekuatan senjata. Konsep pertahanan keamanan dalam pemikiran Presiden Prabowo Subianto dibingkai dalam aspek yang jauh lebih luas dan strategis.

Dalam misi yang dicanangkan di setiap kampanye pemilihan presiden-wakil presiden, Prabowo mendesain sistem pertahanan keamanan negara dalam bingkai mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, swasembada energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Hal itu tertuang dalam Asta Cita kedua dari 8 misi besar Prabowo ke depan.

Saat menyampaikan pidatonya tanpa teks sekitar 52 menit pada pengambilan sumpahnya sebagai Presiden Republik Indonesia di Gedung DPR/MPR Senayan, 20 Oktober lalu, Prabowo Subianto menyuarakan berbagai narasi yang sejatinya juga mengisyaratkan pentingnya membangun sistem pertahanan negara yang tangguh. Coba simak sejumlah pernyataannya yang membakar dan menggugah keberanian.

"Saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh memiliki sikap seperti burung unta, yang kalau melihat sesuatu yang tidak enak ia memasukkan kepalanya ke dalam tanah mari kita menatap ancaman dan bahaya dengan gagah marilah kita menghadapi kesulitan dengan berani. Saudara-saudara sekalian, marilah kita berhimpun marilah kita Bersatu untuk mencari solusi-solusi mencari jalan keluar dari ancaman dan bahaya tersebut," ujarnya berapi-api.

“Bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut tantangan, bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman,” lanjut Prabowo.

Pada bagian lainnya, Prabowo menekankan, ”Bangsa Indonesia harus  bekerja keras dan berjuang tanpa menyerah untuk menghimpun dan menjaga semua kekayaan negeri ini. Jangan sampai kekayaan bangsa ini diambil murah oleh pihak-pihak lain. Semua kekayaan bangsa ini harus sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat Indonesia.” 

Pengamat politik Citra Institute Efriza menanggapi pidato Prabowo yang blak-blakan soal berbagai program kerja utamanya seperti swasembada pangan, energi, Makan Bergizi Gratis, hingga pengentasan kemiskinan. Prabowo, kata Efriza, juga mendorong kepedulian terhadap dunia internasional utamanya Palestina. Prabowo menilai, hanya dengan itu Indonesia bisa menjadi negara maju dan masyarakatnya menjadi sejahtera. 

Kemandirian pangan dan energi memerlukan situasi keamanan dan pertahanan yang kuat. Pada tahun 2015, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sempat melontarkan pernyataan yang memproyeksikan ancaman perang yang dilatarbelakangi perebutan sumber energi sangat berpotensi terjadi di negara-negara yang berada di ekuator atau garis khatulistiwa seperti Indonesia. 

Gatot menjelaskan, potensi peperangan tersebut semakin terbuka seiring dengan semakin menipisnya persediaan energi fosil yang terdapat di sejumlah negara Timur Tengah. Kondisi ini semakin diperparah dengan pertambahan penduduk yang berjalan dengan cepat dan tidak sebanding dengan ketersediaan pangan dan energi. 

Hal ini diamini oleh Anggota DPR sekaligus pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati, yang menilai Indonesia harus menyiapkan ketahanan nasional dengan baik dan segera, baik ketahanan pangan maupun hal yang terkait dengan ideologi politik ekonomi sosial budaya (ipoleksosbud).

Warisan Prabowo

Menarik untuk dikenang adalah ketika pada pertengahan tahun 2016, salah satu kabupaten terluar Indonesia, Kabupaten Natuna menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo yang datang meninjau lokasi insiden antara kapal penangkap ikan RRC dan Kapal Perang TNI Al, KRI Imam Bonjol-383 dan menimbulkan konflik diplomatik antara RRC dan RI.

Joko Widodo yang tiba di Natuna langsung memberikan sinyal kuat kepada RRC dengan menggelar rapat terbatas di atas KRI Imam Bonjol-383 yang pekan sebelumnya menembak dan menangkap kapal ikan RRC yang menjarah perairan Laut Natuna secara ilegal. Penjarahan ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia bukan sekali dua kali, tetapi kerap terjadi dan aparat pengawal RI sudah beberapa kali memberikan peringatan. 

Saat itu Indonesia seperti akan berhadapan dengan salah satu negara raksasa militer dunia yang memiliki senjata nuklir, tetapi Presiden Joko Widodo tidak gentar. Nyalinya tak sekurus badannya. "Sembilan titik garis yang selama ini diklaim Tiongkok dan menandakan perbatasan maritimnya tidak memiliki dasar hukum internasional apapun," kata Jokowi saat diwawancarai Koran Yomiuri Shimbun.

Namun demikian Jokowi juga menampik pertanyaan wartawan perihal potensi konflik dengan Tiongkok. "Nggak ada begitu. Kita tetap bersahabat dengan China," ujarnya kepada wartawan, usai rapat di KRI Imam Bonjol-383. Sikap Jokowi bisa dimaklumi karena Tiongkok merupakan salah satu negara mitra dagang terpenting Indonesia dan memiliki sejarah kedekatan yang cukup lama.

Penguatan militer Indonesia adalah keniscayaan dan itu dipahami betul oleh jajarannya terutama Menteri Pertahanan yang mengemban amanah dari Jokowi selama lima tahun terakhir, Prabowo Subianto. Selama masa jabatannya, Prabowo seperti berlari kencang, berbagai rencana dan kajian yang berujung pada kontrak pengadaan alutsista TNI berhasil ia wujudkan.

Sebelum dilantik menjadi Presiden Indonesia, di ujung masa jabatannya sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto yang kala itu didampingi Wakil Menteri Pertahanan RI M. Herindra, menghadiri rapat kerja (raker) bersama Komisi I DPR terkait persetujuan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan. 

“Tetapi saya ingin saudara yakin niat saya adalah untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan Bangsa Indonesia. Kalau kita ingin terus berdaulat dan merdeka kita harus punya pertahanan yang kuat. Semoga Indonesia selalu kuat dan jaya,” kata Prabowo.

Seolah berpamitan, Prabowo selama lima tahun menjabat sebagai Menteri Pertahanan telah mewariskan sejumlah kebijakan seperti pertahanan rakyat semesta, penguatan industri pertahan nasional, modernisasi alutsista, diplomasi pertahanan, penanganan Covid-19, peningkatan SDM bidang pertahanan, hingga cadangan logistik strategis untuk pertahanan negara meski anggaran masih di bawah ambang ideal dan sempat dipotong untuk penanganan Covid-19. 

Modernisasi alutsista TNI yang telah dilakukan pada masa Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dilanjutkan oleh Prabowo Subianto termasuk melakukan kontrak-kontrak baru untuk memperkuat persenjataan tiga matra TNI. Meski anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk pertahanan belum mencapai 1% dari PDB—rasio terendah di ASEAN, dan tiga tahun belakangan Indonesia juga tidak luput dari hantaman krisis Covid-19, Prabowo terus berupaya mencapai target Minimum Essential Force (MEF) TNI.

Sejauh ini, MEF TNI dari tiga matra baru menyentuh angka 65,06% pada awal 2023. Rinciannya, TNI AD 77,38 persen, TNI AL 66,29 persen, dan TNI AU 51,51 persen. Data dihimpun berdasarkan pemaparan saat Rapat Pimpinan TNI 2023 di Jakarta.

Mengutip studi yang dilakukan Lowy Institutes, kekuatan militer Indonesia — meskipun dengan keterbatasan anggaran dan juga terdampak oleh pandemi Covid-19 — telah tumbuh lebih besar dibandingkan negara lainnya di kawasan walaupun masih termasuk dalam kekuatan menengah di Asia. Kekuatan militer Indonesia menempati peringkat 13 dari seluruh negara di dunia, masih di bawah Vietnam untuk kawasan Asia Tenggara, kendati peringkat tersebut dinilai berdasarkan jumlah personel aktif. 

TNI diketahui saat ini memiliki 439.850 personel militer aktif dan paramiliter cadangan sebanyak 200.000. Pada tahun 2024, Indonesia memperoleh 2,9 poin, — dan ini juga berdasarkan data populasi Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN dengan penduduk 280juta — lebih banyak daripada negara Indeks Kekuatan Asia lainnya.

Namun Indonesia juga memiliki keunggulan tersendiri, seperti misalnya di ASEAN, hanya Indonesia dan Singapura yang memiliki helikopter serang darat canggih, yakni Apache AH-64 meskipun berbeda tipe. Dan yang lebih mengejutkan adalah hanya Indonesia dan Myanmar (salah satu negara termiskin di ASEAN) yang memiliki drone militer bersenjata atau UCAV (Unmanned Combat Aerial Vehicle), jadi bukan sekedar drone intai. Indonesia membeli drone bersenjata dari China lengkap dengan peluru kendali dan berencana mendatangkan 12 unit drone ANKA yang memiliki jarak tempuh, teknologi yang lebih canggih dan daya angkut yang lebih besar buatan Turkiye.

Indonesia juga merupakan negara dengan pertumbuhan kekuatan komprehensif tertinggi sejak 2018. Kekuatan Indonesia tumbuh dalam berbagai aspek seperti tingkat struktural, kestabilan politik, masuknya investasi asing (FDI), kemampuan ekonomi, kemampuan menjalin hubungan pertahanan, terutama ketika Menhan Prabowo mulai dekat kembali dengan Barat untuk mengisi arsenal TNI, diplomasi dan konektivitas dengan dunia internasional di mana Indonesia menggelar beberapa event yang dihadiri kepala negara dari seluruh dunia dan juga perkembangan teknologi canggih di dalam negeri.

Dalam Pengaruh Diplomatik, skor Indonesia meningkat sebesar 5,1 poin, menyalip Australia ke peringkat ke-6 dalam indeks ini. Indonesia dinilai mulai melihat ke luar, bahkan sebelum Prabowo Subianto — yang secara luas dianggap lebih berpikiran internasional daripada Presiden Joko Widodo — mengambil alih kekuasaan.

Modernisasi Alutsista Adalah Keniscayaan

Prabowo sebagai Menteri Pertahanan mengerti betul kebutuhan alutsista TNI terutama TNI AU dengan kekosongan pos skadron yang ditinggalkan oleh pesawat tempur sergap F-5E/F Tiger yang dipensiunkan tetapi belum mendapatkan penggantinya. Proses pembelian dan negosiasi 11 unit jet tempur Sukhoi Su-35 berlarut-larut dan batal akibat beberapa point yang tidak disepakati antara Indonesia dan Rusia.

Pada Juli 2020 mantan komandan Kopassus ini mengirim surat kepada Menteri Pertahanan Austria Klaudia Tener mengungkapkan minat untuk meminang 15 unit pesawat tempur Eurofighter Typhon milik Angkatan Udara Austria. Sontak kabar tersebut menarik perhatian media massa internasional dan menjadi perbincangan ramai publik di dalam negeri. 

Setelah itu, tiga tahun kemudian Prabowo juga pernah mengungkapkan niat untuk membeli jet tempur Mirage 2000 bekas milik Qatar. Kedua rencana tersebut tidak terwujud. Namun demikian, langkah Prabowo saat itu bukan tanpa kajian dan sangat mencerminkan keinginan kuatnya dalam upaya mewujudkan alutsista untuk TNI.

Keresahan Prabowo beralasan. Kemhan baru memesan 42 unit Rafale F4 dan 24 unit F-15EX pada tahun 2023, kedua jenis pesawat tersebut akan datang secepatnya pada tahun 2026. Akan ada gap selama tiga hingga empat tahun. Prabowo menjelaskan, pembelian pesawat bekas itu untuk mengisi kekosongan pesawat tempur TNI AU sebelum pesawat baru, Rafale, yang dibeli dari Perancis, datang ke Tanah Air. 

“Jadi itu (Mirage 2000-5) kita pakai, satu untuk kekuatan deterrence (daya gentar), untuk interim, sekaligus untuk membiasakan penerbang-penerbang kita dengan teknologi Perancis.” jawab Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, tahun 2023 lalu.

Sementara itu program jet tempur semi siluman kerjasama Korea Selatan dengan Indonesia, KFX/IFX dengan sejumlah permasalahan masih berjalan namun untuk mendapatkan 48 unit jet semi siluman ini masih panjang. Tentu saja perhatian Prabowo tidak hanya untuk Angkatan Udara, Angkatan Darat dan Angkatan Laut juga mendapat daftar Alutsista yang baru atau diremajakan sesuai anggaran dan prioritas.

Di ujung masa jabatan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, Investortrust merangkum alutsista TNI yang datang, atau diserahkan oleh Kemenhan kepada TNI, dan atau kontrak pengadaan alutsista strategis yang ditandatangani pada masa jabatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sejak 2019 hingga 2024. 

Alutsista Penting Tapi Bukan Segalanya

Pertahanan sebuah negara tentu saja tidak sebatas pada persenjataan, dalam hal ini Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto telah meletakkan beberapa konsep dasar strategis jangka panjang yang dapat mendukung pertahanan semesta seperti pembangunan SDM dan pengelolaan SDA. 

Pembangunan sumber daya manusia untuk pertahanan diwujudkan Kementerian Pertahanan dengan membentuk Komponen Cadangan (KomCad). Ini merupakan salah satu proyek Prabowo saat menjadi Menteri Pertahanan dengan melakukan peningkatan kesiapsiagaan dan kekuatan cadangan Indonesia. Proyek tersebut berhasil direalisasikan dengan pendirian Komponen Cadangan (KOMCAD) di bawah Kementerian Pertahanan.

Pada saat meresmikan pembentukan Komponen Cadangan (Komcad) 2021 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus), Batujajar, Bandung Barat, Kamis (7/10/2021) Joko Widodo menegaskan bahwa Komponen Cadangan merupakan alat negara sebagai bagian pendukung yang akan menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, serta keselamatan rakyat Indonesia. Presiden RI ke-7 itu menerangkan Komcad yang terbentuk ini akan menjadi sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. 

"Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang melibatkan seluruh warga negara wilayah dan sumber daya nasional lainnya. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara dan usaha pertahanan negara,” ujar Joko Widodo yang didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Selain itu, Prabowo juga meningkatkan kualitas pendidikan di SMA Taruna Nusantara serta melakukan pembangunan lima sekolah baru di beberapa daerah strategis. Prabowo juga mendirikan dua politeknik salah satunya Universitas Pertahanan (UNHAN) di Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.

Tidak hanya pendidikan, kesehatan personel pertahanan juga mendapat perhatian dari Kemenhan. Pada masa jabatan Prabowo, satu Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman di Jakarta Selatan diresmikan menyusul kemudian 25 Rumah Sakit TNI yang tersebar di berbagai daerah. Sedangkan pada masa pandemi, Kemhan secara aktif mengerahkan 110 Rumah Sakit TNI dari Sabang sampai Merauke untuk membantu pemerintah menanggulangi penyebaran COVID-19. 

Satu capaian yang cukup menarik adalah ketika Kemhan dibawah komando Prabowo berhasil mendirikan Rumah Sakit (RS) Modular Jenderal TNI LB Moerdani di Merauke, Papua. RS ini didirikan hanya dalam tempo 20 hari untuk penanganan Covid-19 dan mendukung pelaksanaan PON XX di Papua.

Prabowo juga melakukan pengembangan dan penguatan industri pertahanan dalam negeri seperti PT PAL, PINDAD, Dahana dan PT LEN. Beberapa kontrak strategis pembelian alutsista dari luar negeri selalu memberikan offset atau imbal balik ke industri pertahanan dalam negeri. 

Atas bantuan Kemhan, industri pertahanan dalam negeri mendapat Kandungan Lokal dan Offset (KLO) dari kontrak pengadaan alat peralatan pertahanan dari luar negeri senilai Rp 67,5 triliun dari 20 kontrak pengadaan alat peralatan pertahanan dari luar negeri yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan RI sepanjang 2019-2022. 

Penguatan industri pertahanan dalam negeri tidak hanya dinikmati oleh BUMN Pertahanan seperti Pindad, Dahana, PTDI, PTPAL atau LEN tetapi juga perusahaan swasta dalam negeri seperti galangan kapal di Batam, Lampung dan Banyuwangi yang membuat platform Kapal Cepat Rudal (KCR) meski sistem senjata dan radar masih didatangkan dari luar negeri.

Khusus untuk PINDAD, Kemhan secara langsung memberikan order untuk memproduksi kendaraan taktis "MAUNG" sebanyak 5000 unit. Selain itu masih ada offset tank ringan Harimau, kendaraan infantri Anoa, Badak dan Komodo. Prabowo juga memperbaiki fasilitas operasional personil TNI di lapangan dengan menyerahkan ribuan sepeda motor, di antaranya 100 sepeda motor listrik.

Sedangkan PTDI mendapat berbagai offset dan perakitan pesawat sayap tetap (fixed wing) dan sayap putar/helikopter (rotary wing) seperti pesawat CN-235 MPA, N-295, NC-212i, helikopter AS565 MBe Panther dan H225M. 

SDA Unsur Pertahanan

Di bidang kesehatan untuk TNI, Prabowo membangun 25 Rumah Sakit TNI serta melengkapi fasilitas RS Jenderal Sudirman di Jakarta, rumah sakit ini sebelumnya terkenal sebagai Pusat Rehabilitasi Veteran. Prabowo juga membentuk Satuan Tugas Air yang telah berhasil menemukan dan membangun 200 titik air sehingga dapat dinikmati puluhan ribu masyarakat dan mengatasi kekeringan di banyak daerah.

"Kita bisa membantu rakyat di mana-mana. Mungkin sampai akhir Desember yang sudah dihasilkan 108 titik air. Saya berharap target kita bisa sampai 200 dan kalau bisa lebih, kita punya teknologi yang bisa mencari air dengan akurasi yang sangat baik. Dari sekian ratus titik yang sudah kita hasilkan, bisa dikatakan keberhasilannya 100 persen. Belum ada titik yang gagal. Belum ada titik yang kita bor kosong. Ini suatu prestasi.” Ujar Prabowo Subianto saat meresmikan titik air di Banyumas, Jawa Tengah pada tahun 2023.

Sementara Kostrad bersama Pertamina berhasil membangun 2.664 titik air bersih pada program Sumber Air TNI AD Manunggal Air di bawah pengawasan Kasad Jenderal TNI Dr. Maruli Simanjuntak.

Selain titik air, Kemhan pada masa jabatan Prabowo juga menjadi leading sector dalam memperkuat food estate. Presiden RI Joko Widodo memberikan tugas secara khusus terkait dengan ketahanan pangan kepada tiga menteri, yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ramalan The Economist pada tahun 2030 diperkirakan, justru Eropa dan Amerika Utara akan memiliki ketahanan pangan yang kuat.

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai, ditempatkannya Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) kabinet jilid 2 Presiden Joko Widodo merupakan keputusan yang tepat. Prabowo disebut telah menorehkan beberapa capaian selama menjabat sebagai Menhan.

"Semua capaian ini menunjukkan keputusan Presiden Jokowi mengangkat Prabowo sebagai Menhan. Jokowi menempatkan the right man in the right place," kata Adi dalam keterangan tertulis beberapa waktu yang lalu. 

Kini, Prabowo Subianto yang telah menjadi Presiden Republik Indonesia menempatkan Letnan Jenderal (Purn). Sjafrie Sjamsoeddin yang telah berpengalaman sebagai prajurit sebagai Menteri Pertahanan. Rakyat Indonesia berharap Sjafrie Sjamsoeddin bisa mengemban amanah sebagai Menteri Pertahanan seperti Prabowo Subianto atau bahkan lebih baik. Si Vis Pacem Para Bellum, – Jika kau mendambakan perdamaian, bersiap-siaplah menghadapi perang. ***

Sumber: Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, Lowy Institute; Asia Power Index, Statista, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)