Ini Bocoran 13 Komisi DPR dan Mitra Kerjanya, Ada Kementerian yang Dipecah

JAKARTA, investortrust.id - DPR sedang memfinalisasi jumlah alat kelengkapan dewan (AKD) DPR periode 2024-2029. Jumlah komisi di DPR dipastikan akan bertambah dan disesuaikan dengan nomenklatur dan jumlah kementerian kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. 

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mengungkap hal tersebut masih dalam tahap finalisasi.

"Tunggu, sabar dulu. Sabar dikit," kata Cucun dikutip dari Antara, Kamis (10/10/2024).

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan AKD dan komisi akan diumumkan pada Senin (14/10/2024) mendatang. Saat ini sedang dalam tahap finalisasi. 

"Terkait AKD dan komisi nanti tanggal 14 (Oktober) kami akan umumkan, sekarang lagi tahap finalisasi," ujar Dasco di gedung DPR, Jakarta, Kamis (10/10/2024). 

Baca Juga

Prabowo Akan Tunjuk Menteri-Menteri Terbaik Jokowi sebagai Bawahannya

Menurut Dasco, penyusunan AKD akan tuntas Jumat (11/10/2024) sehingga dapat diumumkan pada Senin (14/10/2024).

"Besok sudah selesai (pembahasan AKD)," katanya. 

DPR diduga telah menerima nomenklatur kementerian kabinet Prabowo-Gibran. Berdasarkan informasi, terdapat 13 komisi di DPR dengan mitra kerjanya masing-masing berjumlah sekitar tujuh hingga 13 kementerian dan lembaga. Jumlah komisi tersebut bertambah dua komisi dari sebelumnya 11 komisi. 

Mitra kerja 13 komisi DPR itu sebagian tidak berubah. Namun, sebagian lainnya bertambah lantaran terdapat kementerian baru yang merupakan pecahan dari kementerian sebelumnya. Ada juga kementerian yang baru dibentuk di pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Beberapa di antaranya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dipecah menjadi Kementerian Lingkungan dan Kementerian Kehutanan. Selanjutnya Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dipecah menjadi tiga kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Selain itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristek) dipecah menjadi tiga kementerian, yakni Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Kebudayaan, dan Kementerian Pendidikan Tinggi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga dipecah menjadi Kementerian Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Terdapat juga kementerian baru seperti Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Tak hanya itu, terdapat juga tambahan satu kementerian koordinator (kemenko), yakni Kemenko Kemasyarakatan. 

Berikut daftar 13 komisi DPR 2024-2029 dan mitra kerjanya:

Komisi I: Pertahanan, Luar Negeri, dan Informatika

Mitra Kerja: 

1. Kementerian Luar Negeri

2. Kementerian Pertahanan

3. Kementerian Komunikasi dan Informatika

4. Panglima TI/Mabes TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU

5. Badan Intelijen Negara (BIN)

6. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)

8. Badan Keamanan Laut (Bakamla)

9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)

10. Dewan Pers

11. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

12. Komisi Informasi Pusat (KIP)

13. Lembaga Sensor Film (LSF)

Komisi II: Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur

Mitra Kerja: 

1. Kementerian Dalam Negeri

2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

4. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP)

6. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

8. Badan Kepegawaian Negara (BKN)

9. Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)

10. Lembaga Administrasi Negara (LAN) 

11. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

12. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)

13. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)

Komisi III: Penegakan Hukum

Mitra Kerja: 

1. Kejaksaan Agung

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia

3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

4. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung

5. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

6. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

8. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Komisi IV: Pertanian, Kehutanan dan Kelautan

Mitra Kerja:

1. Kementerian Pertanian

2. Kementerian Kehutanan

3. Kementerian Kelautan dan Perikanan

4. Badan Urusan Logistik (Bulog)

5. Badan Restorasi Gambut (BRGM)

6. Badan Pangan Nasional (Bapanas)

7. Badan Karantina Indonesia

Komisi V: Infrastruktur dan Perhubungan

Mitra Kerja: 

1. Kementerian Pekerjaan Umum

2. Kementerian Perumahan Rakyat

3. Kementerian Perhubungan

4. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

5. Kementerian Transmigrasi

6. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

7. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

Komisi VI: Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persaingan Usaha

Mitra Kerja 

1. Kementerian Perdagangan

2. Kementerian BUMN

3. Kementerian Koperasi

4. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)

7. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)

8. Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)

Baca Juga

Prabowo Peringatkan Ketum Parpol: Jangan Tugaskan Menteri dari Parpol Cari Uang dari APBN-APBD!

Komisi VII: Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Sarana Publikasi

Mitra Kerja:

1. Kementerian Perindustrian

2. Kementerian Pariwisata

3. Kementerian Ekonomi Kreatif/Barekraf

4. Kementerian UMKM

5. Badan Standarisasi Nasional (BSN)

6. Lembaga Penyiaran Publik RRI

7. Lembaga Penyiaran Publik TVRI

8. Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara

Komisi VIII: Agama, Sosial, dan Perempuan dan Anak

Mitra Kerja: 

1. Kementerian Agama

2. Kementerian Sosial

3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

6. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)

7. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

8. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Komisi IX: Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial

Mitra Kerja: 

1. Kementerian Kesehatan

2. Kementerian Ketenagakerjaan

3. Kementerian Kependudukan & Pembangunan Keluarga

4. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BNP2TKI

5. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)

7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)

8. Badan Gizi Nasional

Komisi X: Pendidikan, Olah Raga, dan Riset

Mitra Kerja: 

1. Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi

2. Kementerian Pendidikan Tinggi

3. Kementerian Kebudayaan

4. Kementerian Pemuda dan Olahraga

5. Perpustakaan Nasional (Perpusnas)

6. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

7. Badan Pusat Statistik (BPS)

Komisi XI: Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter, Sektor Jasa Keuangan

Mitra Kerja: 

1. Kementerian Keuangan

2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

3. Bank Indonesia (BI)

4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)

6. Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

7. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

10. BUMN (PMN, Privatisasi)

Komisi XII: Energi & Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup dan Investasi

Mitra Kerja:

1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

2. Kementerian Lingkungan Hidup

3. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

4. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)

5. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)

6. Dewan Energi Nasional (DEN)

7. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)

8. Badan Informasi Geospasial (BIG)

Komisi XIII: Hukum dan HAM

Mitra Kerja: 

1. Kementerian Hukum

2. Kementerian HAM

3. Kementerian Sekretariat Negara

4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

5. Komnas HAM

6. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

7. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

8. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

9. Sekretariat Jenderal DPR

10. Sekretariat Jenderal DPD

11. Sekretariat Jenderal MPR

12. Sekretariat Kabinet

13. Kantor Staf Presiden (KSP)

Badan Anggaran

Mitra Kerja: 

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan

2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (terkait Pembahasan RKA/KL)

5. Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan