Bocoran Kementerian Kabinet Prabowo, Ada Belasan Kementerian Baru
JAKARTA, investortrust.id - Presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik pada Minggu (20/10/2024). Saat ini, Prabowo dan timnya sedang finalisasi nomenklatur, jumlah, dan nama menteri yang akan membantunya menjalankan roda pemerintahan lima tahun mendatang.
Prabowo sebelumnya memberikan sinyal akan membentuk kabinet yang gemuk. Prabowo menjelaskan alasannya membentuk kabinet gemuk karena ingin pemerintahan persatuan yang kuat.
“Karena saya ingin bentuk pemerintahan persatuan yang kuat, terpaksa koalisinya besar,” kata Prabowo saat menghadiri BNI Investor Daily Summit 2024, di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (9/10/2024).
Baca Juga
Ini Bocoran 13 Komisi DPR dan Mitra Kerjanya, Ada Kementerian yang Dipecah
Prabowo membandingkan luas wilayah Indonesia yang setara 27 negara di benua Eropa. Selain itu, dia juga membandingkan Indonesia dengan Timor Leste yang luas wilayahnya tak lebih besar dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
“Kabinetnya (di Timor Leste) menterinya berapa? 28 menteri. Kenapa? Karena dia koalisi juga,” ucap dia
Prabowo menjelaskan jika Indonesia merupakan negara otoriter, dia bisa menjalankan pemerintahan dengan 20-24 menteri. Tetapi, karena Indonesia negara demokrasi, dia ingin merangkul semua kelompok.
“Semua kelompok harus ada perwakilan. Harus ada perwakilan dari Indonesia timur, Indonesia tengah, barat, suku A suku B, ini Indonesia,” kata dia.
Beredar informasi mengenai nomenklatur kementerian pada kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran. Kabinet Prabowo akan terdiri dari 46 kementerian, yakni 41 kementerian bidang dan 5 kementerian koordinator pada kabinet Prabowo-Gibran. Dengan demikian, jumlah kementerian Prabowo bertambah 12 kementerian dari sebelumnya 34 kementerian.
Terdapat kementerian baru yang merupakan pecahan dari kementerian sebelumnya dan kementerian yang benar-benar baru. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dipecah menjadi Kementerian Lingkungan dan Kementerian Kehutanan. Selanjutnya Kementerian Hukum dan HAM dipecah menjadi tiga kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Selain itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dipecah menjadi tiga kementerian, yakni Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Kebudayaan, dan Kementerian Pendidikan Tinggi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga dipecah menjadi Kementerian Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Terdapat juga kementerian baru seperti Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Tak hanya itu, terdapat juga tambahan satu kementerian koordinator (kemenko), yakni Kemenko Kemasyarakatan.
Baca Juga
Prabowo ungkap Alasan Bentuk Koalisi Gemuk di Pemerintahannya
Berikut bocoran 46 kementerian kabinet Prabowo-Gibran:
1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika
4. Kementerian Dalam Negeri
5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
7. Kementerian Pertanian
8. Kementerian Hukum
9. Kementerian Kelautan dan Perikanan
10. Kementerian Pekerjaan Umum
11. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
12. Kementerian Perhubungan
13. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
14. Kementerian Lingkungan Hidup
15. Kementerian Perdagangan
16. Kementerian BUMN
17. Kementerian Koperasi
18. Kementerian Perindustrian
19. Kementerian Pariwisata
20. Kementerian Sekretariat Negara
21. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
22. Kementerian Agama
23. Kementerian Sosial
24. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
25. Kementerian Kesehatan
26. Kementerian Ketenagakerjaan
27. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
28. Kementerian Keuangan
29. Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi
30. Kementerian Pemuda dan Olahraga
31. Kementerian Kebudayaan
32. Kementerian Kehutanan
33. Kementerian Perumahan Rakyat
34. Kementerian Transmigrasi
35. Kementerian Pendidikan Tinggi
36. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BNP2TKI
37. Kementerian Kependudukan & Pembangunan Keluarga
38. Kementerian Ekonomi Kreatif/Barekraf
39. Kementerian HAM
40. Kementerian UMKM
41. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
42. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
43. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
44. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
45. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
46. Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan

