Program Makan Bergizi Gratis Bakal Merata hingga Pedesaan
JAKARTA, investortrust.id - Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Pra-Gib) memastikan program makan bergizi gratis (MBG) bisa merata ke seluruh kabupaten/kota, khususnya wilayah pedesaan.
Anggota Dewan Pakar TKN Pra-Gib, Laode M. Kamaluddin menyampaikan, program ini tentunya harus didukung oleh anak-anak muda pedesaan yang mengambil jenjang pendidikan di perkotaan agar kembali ke desanya masing-masing untuk membantu mengembangkan infrastruktur pedesaan, mulai dari industrialisasi hingga digitalisasi.
''Pendidikan yang kita alami sekarang ini disebut urban bias education. Kemudian shifting-nya adalah rural bias education for rural industrialization. Di sanalah masalah desa kemudian makan bergizi gratis itu mendapat tempatnya bersama-sama sehingga dalam konteks ini akan menjadikan Indonesia ini lebih sustainable,'' kata Laode dalam acara Investortrust CEO Forum di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, Kamis (29/8/2024).
Dalam membangun infrastruktur tersebut, lanjut Laode, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2025 di sektor pendidikan sudah mencukupi untuk membiayai pedesaan di seluruh Indonesia.
Baca Juga
Mentan Amran Minta Tambahan Anggaran Rp 68 Triliun untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis
''Enggak banyak, 20% dari total anggaran (APBN 2025) itu saja di-manage dengan baik itu bisa (memenuhi pengembangan ekosistem di pedesaan),'' imbuh dia.
Sebagai gambaran, total anggaran dalam Rancangan APBN tahun 2025 sebesar Rp 3.613,1 triliun dengan rincian belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun. Di mana, 20% dari total APBN 2025 akan dialokasikan ke sektor pendidikan yakni sekitar Rp 722,6 triliun.
Berdasarkan catatan investortrust.id, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan program makan bergizi gratis (MBG) masuk dalam program jangka pendek dan menengah di era Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Strategi ini menjadi bagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk menjaga Stabilitas, Inklusivitas, dan Keberlanjutan. “Strategi kebijakan jangka pendek akan difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menguatkan kesejahteraan dan pemerataan antar-daerah,” kata Jokowi saat membacakan Nota Keuangan 2025, di gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2024) lalu.
Baca Juga
Menteri Suharso Beri Gambaran Mekanisme Penyaluran Makan Bergizi Gratis
Sementara itu, kebijakan jangka menengah diarahkan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi. Utamanya untuk menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Kebijakan jangka pendek pertama, yaitu makan bergizi gratis (MBG). Program unggulan presiden terpilih, Prabowo, tersebut diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM, dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah.
“Program makan bergizi gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel,” kata dia.
Kedua, strategi program percepatan renovasi sekolah untuk meningkatkan akses, kualitas, dan link and match pendidikan dengan dunia usaha, serta pembangunan sekolah unggulan. “Ekosistem pendidikan yang kondusif juga akan dikembangkan,” ujar dia.
Strategi ketiga, Jokowi mengatakan akan mendorong produktivitas, menjaga pasokan, dan keterjangkauan harga pangan. Ini diperlukan untuk penguatan lumbung pangan dan jaringan irigasi. Keempat, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, diperlukan peningkatan pembiayaan rumah murah untuk rakyat. “Strategi kelima yaitu peningkatan permodalan bagi UMKM,” ucap dia.
Sementara itu, program MBG masih dalam strategi jangka menengah. Program ini masuk sebagai bagian untuk mewujudkan SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing. “Melalui pendidikan bermutu, makan bergizi gratis, dan renovasi sekolah, serta kesehatan berkualitas, dan perlindungan sosial,” ujar dia.
Untuk penguatan strategi jangka menengah, pemerintah akan membuat penguatan hilirisasi dan transformasi hijau untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi, yang rendah emisi, dan berorientasi ekspor.
Ketiga, kata Jokowi, pemerintah akan meningkatkan inklusivitas dan berkeadilan, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata untuk seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. “Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur sebagai pendukung transformasi ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan, pangan, energi, dan konektivitas,” ujar dia.
Kelima, pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. Keenam, peningkatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan melalui pemberdayaan dan peningkatan akses permodalan bagi UMKM.
“Ketujuh, penguatan pertahanan dan keamanan serta Kemandirian pangan dan energi. Kedelapan, penguatan nasionalisme, demokrasi, serta penghormatan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)” ucap dia.