Menpan-RB Apresiasi Penguatan Reformasi Birokrasi di BPOM
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, mengapresiasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atas capaiannya pada kenaikan nilai indeks reformasi birokrasi (RB), serta nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
Azwar Anas menilai, prestasi ini menunjukkan keseriusan BPOM dalam mengimplementasi reformasi birokrasi (RB) Tematik. Ia pun berharap BPOM dapat menjadi bagian dari birokrasi berdampak dan melakukan jemput bola dalam menjalankan layanannya.
“Saya sangat berharap BPOM ini bisa menjadi bagian birokrasi yang berdampak. Kedua, jemput bola. Sebenarnya RB berdampak ini intinya kan dampak bukan administrasi,” kata Azwar Anas dalam keterangannya, Kamis (21/3/2024).
Baca Juga
Menurut Azwar Anas, BPOM dapat melakukan monitoring dan evaluasi pada UPT BPOM yang tersebar di daerah termasuk yang ada di Mal Pelayanan Publik (MPP).
Sebagai informasi pada 2022-2024, praktik terbaik BPOM telah dilakukan benchmark dalam pengelolaan RB oleh sembilan kementerian/lembaga dan penyelenggaraan pelayanan publik oleh enam kementerian/lembaga.
Selain itu, pada penerapan Zona Integritas (ZI), sejak 2017 hingga 2023, terdapat 31 unit kerja BPOM yang berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan 5 unit kerja predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Baca Juga
Menpan RB Tegaskan Digital Leadership Harus Segera Diterapkan
Khusus di tahun 2023, BPOM mengusulkan sembilan unit kerja untuk memperoleh predikat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, yang mana tiga di antaranya memperoleh predikat Menuju WBK.
“Saya senang lihat tadi beberapa angka-angka terutama WBK dan WBBMnya mudah-mudahan nanti bisa terus didorong, saya kira bisa lebih fokus untuk bisa lebih meningkatkan beberapa capaiannya. Selamat atas capaian ini,” sebut Azwar Anas.
Lebih lanjut Azwar Anas juga berpesan kepada BPOM untuk menginteroperabilitaskan beberapa aplikasi dalam satu portal sebagai upaya mendukung transformasi digital pada pemerintahan. Ditegaskan bahwa arahan Presiden Joko Widodo tidak ada lagi satu inovasi, satu aplikasi.
“Nah sekarang bagaimana aplikasi yang ada diinteroperabilitaskan ke dalam satu portal sehingga semua masuk satu portal, sehingga portal itu akan mengintegrasikan semua layanan yang dibutuhkan masyarakat. Mudah-mudahan nanti bisa segera diwujudkan,” imbuhnya.