KPK Beberkan Modus Terencana Korupsi Cukai Rokok PT Djarum, Gunakan Perusahaan Afiliasi
JAKARTA, investortrust.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan modus dugaan korupsi tata kelola cukai rokok yang menyeret PT Djarum. Praktik tersebut diduga dilakukan secara terencana dengan memisahkan tarif cukai antara perusahaan induk dengan perusahaan afiliasi untuk menghindari beban tarif yang semestinya.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, skema penyimpangan ini terjadi ketika perusahaan induk dan beberapa perusahaan cabangnya memecah tarif cukai dalam operasionalnya.
"Ini kan juga menjadi modus yang terencana ketika suatu perusahaan yang terdiri dari perusahaan induk dan beberapa perusahaan cabang, tapi kemudian melakukan splitting atau pemisahan tarif cukai untuk menghindari pengenaan tarif cukai yang seharusnya," ujar Budi kepada awak media seusai konferensi pers Musikal SIDIK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Baca Juga
Geledah 6 Perusahaan Terafiliasi Djarum, KPK Sita Barbuk Penting Terkait Korupsi Cukai
KPK diketahui telah menggeledah kantor PT Djarum dan kantor enam perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan rokok tersebut. Namun, Budi memastikan penyidik masih terus menelusuri kemungkinan adanya perusahaan terafiliasi PT Djarum lainnya. Selain itu. KPK juga mendalami adanya kemungkinan perusahaan rokok berbeda yang melakukan praktik penyimpangan serupa.
"Tentunya karena ini memang masih sprindik umum dan tidak spesifik kepada PT Djarum, maka ini juga nanti terbuka kemungkinan apakah dugaan penyimpangan dalam tata kelola cukai ini juga terjadi di perusahaan-perusahaan lain, ya semuanya masih terbuka kemungkinan," kata Budi.
Terkait nilai kerugian keuangan negara yang pada hitungan awal ditaksir mencapai triliunan rupiah, KPK saat ini tengah mengekstraksi dokumen dan barang bukti elektronik hasil penggeledahan untuk dianalisis secara keuangan.
Baca Juga
Geledah Kantor PT Djarum dan KPPBC Kudus, KPK Usut Dugaan Korupsi Terkait Cukai Rokok
Hasil analisis awal tersebut nantinya akan diserahkan kepada auditor berwenang, guna memenuhi aspek materiel maupun formil dalam penyidikan.
"Dari situ nanti difinalisasi atau dihitung oleh auditor yang memang punya kewenangan dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara. Nah, KPK tentu akan memastikan tidak hanya aspek material saja yang terpenuhi dalam penyidikan perkara ini, tapi juga memastikan aspek-aspek formilnya," jelas Budi. (M-4)
