KPK Soroti Urgensi Kementerian Kontrak Perusahaan Raffi Ahmad Rp 14,7 Miliar untuk Jasa Influencer
KPK Soroti Urgensi Kementerian Kontrak Perusahaan Raffi Ahmad Rp 14,7 Miliar untuk Jasa Influencer
JAKARTA, investortrust.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi sorotan publik terkait kontrak pengadaan jasa influencer senilai Rp 14,7 miliar oleh dua kementerian dengan PT Rans Animasi Indonesia milik Raffi Ahmad. KPK menyoroti urgensi kementerian atau instansi melakukan pengadaan barang dan jasa terkait kebutuhan organisasi.
Kontrak jasa influencer yang dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) atau yang kini menjadi tiga kementerian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan PT Rans Animasi Indonesia menuai polemik mengingat posisi Raffi Ahmad sebagai utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) oleh suatu kementerian seharusnya melewati tahap perencanaan, analisis kebutuhan, dan plotting anggaran untuk memastikan pengadaan tersebut benar-benar dibutuhkan.
"Artinya (plotting anggaran) sudah direncanakan sejak awal. Ini penting untuk mengukur seberapa perlu, seberapa penting suatu instansi melakukan pengadaan barang dan jasa tersebut," ujar Budi kepada awak media seusai konferensi pers Musikal SIDIK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Baca Juga
Kontrak Jasa Influencer Rp 14,7 Miliar Perusahaan Raffi Ahmad Disorot, KPK Minta Instansi Evaluasi
Budi menambahkan, KPK menaruh perhatian pada sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) karena memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap tindak pidana korupsi, termasuk potensi benturan kepentingan atau conflict of interest.
Terkait ada atau tidaknya unsur benturan kepentingan dalam pengadaan jasa influencer Raffi Ahmad yang disorot publik tersebut, Budi menekankan perlunya pendalaman oleh pengawas internal instansi. Apabila pengecekan internal menemukan indikasi penyimpangan yang mengarah pada tindak pidana korupsi, pihak terkait dapat melaporkannya kepada aparat penegak hukum.
"Jika memang ada dugaan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, apakah kemudian ini masuknya ke ranah administratif atau masuk ke dalam dugaan suatu tindak pidana korupsi, maka pihak-pihak terkait juga dapat menyampaikan kepada APH (aparat penegak hukum) terkait," kata Budi.
Menanggapi dorongan upaya jemput bola, Budi memastikan KPK terus memantau dan menganalisis pemberitaan yang beredar luas di media. Budi menegaskan, KPK membuka pintu bagi kementerian atau instansi terkait yang ingin berkonsultasi mengenai proses pengadaan barang dan jasa tersebut.
"Yang pasti KPK juga mencermati perkembangan pemberitaan yang memang tersebar secara luas di media, kami juga menganalisis informasi tersebut. Yang kedua, tentu KPK juga terbuka jika memang ada kebutuhan instansi-instansi terkait untuk melakukan konsultasi kepada KPK berkaitan dengan hal tersebut," tegas Budi.
Benturan Kepentingan
Sebelumnya, ICW menemukan perusahaan milik Utusan Khusus Presiden bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, PT Rans Animasi Indonesia, mendapat kontrak senilai Rp 14,7 miliar dari dua kementerian untuk pengadaan jasa pemengaruh atau influencer. Kedua kementerian yang menggelontorkan anggaran hingga belasan miliar untuk mengontrak perusahaan Raffi Ahmad itu adalah Kemendikbudristek yang kini menjadi tiga kementerian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Berdasarkan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 pada portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kemendikbudristek mengontrak lima paket pengadaan pada 2024 dan KKP mengontrak tiga paket pada 2025-2026.
Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga pengadaan untuk menghadirkan Raffi Ahmad.
Baca Juga
KPK Persilakan Laporkan soal Kontrak Rp 14,7 Miliar Raffi Ahmad dengan 2 Kementerian
Anggaran yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek untuk perusahaan Raffi Ahmad di tahun anggaran 2024, yakni penayangan video Youtube Rans Entertainment senilai Rp 452,6 juta; penayangan Instagram Reels Raffinagita1717 senilai Rp 205,8 juta, penayangan Instagram Story Raffinagita1717 senilai Rp 575,6 juta; event attendance Rp 2,5 miliar; dan penayangan Tiktok Raffinagita 1717 Rp 144,4 juta.
Sementara, KKP melalui Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tahun 2025 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,5 miliar untuk paket influencer engagement. KKP melalui Setditjen Perikanan Budidaya tahun 2025 dengan paket Influencer engagement untuk pembangunan BINS Rp 3,6 miliar. KKP melalui Setditjen Perikanan Tangkap tahun anggaran 2026, dengan paket jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna senilai Rp 3,6 miliar. Dengan demikian, secara total, kedua kementerian mengeluarkan anggaran senilai Rp14,69 untuk kontrak dengan PT Rans Animasi Indonesia dalam pengadaan jasa influencer.
ICW menduga pengadaan jasa influencer yang digarap perusahaan Raffi Ahmad itu berpotensi menimbulkan persoalan, mulai dari transparansi dan persaingan dalam proses pengadaan, manfaat penggunaan jasa influencer, hingga dugaan benturan kepentingan. (M-4)
