Di Komisi III DPR, Kapolri Beberkan Alur Penyadapan Ilegal yang Diduga Libatkan Listyo Sigit

JAKARTA, investortrust.id - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo diduga memberikan perintah penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku.

Selain memberikan perintah, Listyo juga diduga menjadi penerima akhir (end-user) laporan hasil penyadapan yang dilakukan oleh jajaran Bagian Monitoring Polri. Hal tersebut diungkapkan Kapolri Suyudi saat rapat dengan Komisi III DPR, Senayan, Jakarta.

Dalam paparannya, Kapolri Suyudi menjelaskan bahwa perintah penyadapan diduga disampaikan secara lisan maupun melalui grup WhatsApp. Perintah tersebut tidak dilengkapi surat permohonan penyidik, laporan polisi, maupun dokumen pendukung sebagaimana dipersyaratkan dalam prosedur penyadapan.

"Jenderal LSP diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabakmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end-user penyadapan," ucap Kapolri Suyudi di hadapan Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).

Baca Juga

Kapolri Suyudi Beberkan Target Penyadapan Listyo Sigit CS, Termasuk Internal Polri hingga Mahasiswa

Berdasarkan hasil penyidikan, terdapat lima tahapan dalam dugaan praktik penyadapan tersebut, yakni pemberian perintah, provisioning atau memasukkan nomor target ke sistem, pelaksanaan penyadapan, pelaporan hasil penyadapan kepada end-user, serta penghapusan data.

Pada tahap provisioning, Tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon target ke dalam sistem Lawful Interception Monitoring System (LIMS) tanpa melalui verifikasi dan filterisasi terkait keterkaitannya dengan perkara pro justitia.

Selanjutnya, penyadapan dilakukan melalui sistem Penlinks X (PLX). Petugas diduga mendengarkan dan mengeksplorasi rekaman hasil penyadapan untuk kemudian dituangkan ke dalam bentuk transkripsi.

Hasil penyadapan tersebut selanjutnya dilaporkan secara berjenjang kepada Kabakmon, SU, hingga Jenderal LSP. Laporan yang disampaikan diduga berupa laporan harian dan laporan analisis hasil penyadapan.

"Pelaporan hasil penyadapan secara berjenjang kepada Kabakmon SU hingga Jenderal LSP. Kelima, penghapusan data. Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS," terangnya.

Adapun diketahui sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi Polri lainnya, yakni Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal.