50 Anggota DPR Teken Hak Menyatakan Pendapat Terkait Polemik Ijazah Gibran
JAKARTA, investortrust.id - Sebanyak sekitar 50 anggota DPR sudah menandatangani usulan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti putusan MK dan MA soal ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (10/11/2026).
"(Sudah) hampir 50 (anggota DPR yang menandatangani usulan HMP)," kata Mardani.
Baca Juga
Mardani menjelaskan surat usulan tersebut sudah diserahkan kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti.
"Surat sudah disampaikan ke pimpinan," katanya.
Meski demikian, Mardani belum membeberkan nama-nama anggota DPR yang ikut menandatangani usulan tersebut. hanya menyebut anggota DPR yang menandatangani usulan tersebut berasal dari berbagai fraksi.
"Banyak fraksi," katanya.
Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani, mengatakan pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Puan mengatakan usulan tersebut akan ditindaklanjuti setelah masa sidang DPR dibuka.
"Kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang ini bagaimana, siapa, apa mekanismenya," kata Puan Maharani seusai rapat paripurna DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Puan menegaskan, setiap proses di DPR harus berjalan sesuai mekanisme dan konstitusi yang berlaku. Untuk itu, Puan meminta semua pihak mengikuti proses yang ada.
"Tentu saja semuanya tentu saja harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada jadi kita taat pada konstitusi yang ada," katanya.
Ditekankan, DPR akan mendengarkan masukan dari seluruh fraksi dan komisi terlebih dahulu terkait usulan penggunaan HMP tersebut. Hal ini mengingat seluruh anggota DPR baru merampungkan masa reses dan menerima aspirasi masyarakat.
Setelah menerima dan membahas seluruh masukan tersebut, pimpinan DPR akan memproses laporan itu untuk menentukan langkah tindak lanjut.
"Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut, mendengarkan laporan dan masukannya dan setelahnya baru akan mengambil langkah-langkah tindaklanjut terkait dengan hal tersebut," katanya.
Hak Menyatakan Pendapat Jadi Pintu Masuk Pemakzulan
Hak menyatakan pendapat merupakan hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional; tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
Hak menyatakan pendapat diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR. Usulan tersebut kemudian dibawa ke rapat paripurna DPR yang yang dihadiri paling sedikit 2/3 jumlah anggota DPR. Hak menyatakan pendapat dinyatakan diterima jika disetujui 2/3 anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna tersebut.
Baca Juga
DPR Terima Usulan Hak Menyatakan Pendapat soal Ijazah Gibran, Puan: Akan Ditindaklanjuti
Selanjutnya, DPR akan membentuk panitia khusus yang terdiri dari semua fraksi. Laporan panitia khusus itu nantinya akan disampaikan dalam rapat paripurna DPR. Jik rapat paripurna DPR menerima laporan panitia khusus yang menyatakan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum, perbuatan tercela, ataupun tidak lagi memenuhi syarat menjadi presiden dan/atau wakil presiden, DPR menyampaikan keputusan tentang hak menyatakan pendapat kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendapatkan putusan.
MK nantinya akan memutuskan apakah pendapat DPR terbukti atau tidak terbukti. Jika MK menyatakan terbukti, DPR akan menyelenggarakan rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden kepada MPR.
