Puan Dorong Demokrasi Ekonomi, Kedaulatan Rakyat Harus Bermuara pada Kesejahteraan

JAKARTA, investortrust.id – Ketua DPR Puan Maharani mendorong agar demokrasi di Indonesia tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan hak politik masyarakat melalui pemilihan umum (pemilu), tetapi juga mampu menghadirkan kesejahteraan sosial. Menurutnya, kedaulatan rakyat harus tercermin dalam kehidupan yang lebih adil dan merata, termasuk melalui demokrasi ekonomi.

Puan mengatakan, persamaan hak politik belum sepenuhnya menjamin masyarakat dapat menggunakan hak-haknya secara bermakna. Pasalnya, ketimpangan ekonomi, sosial, dan informasi masih menjadi faktor yang membatasi sebagian masyarakat dalam berpartisipasi dan menentukan arah kehidupan.

“Tantangan terbesar demokrasi bukan hanya memastikan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, tetapi juga memastikan bahwa rakyat memiliki kedaulatan dalam menentukan arah kehidupan dan menikmati hasil pembangunan untuk kehidupannya,” ujar Puan dalam acara Habibie Democracy Forum di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Dia menegaskan, demokrasi tidak boleh berhenti pada hak masyarakat untuk memilih dan dipilih dalam pemilu yang digelar setiap lima tahun. Lebih dari itu, demokrasi harus mampu menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan dan hasil pembangunan yang berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat.

Baca Juga

Soal Usulan Ambang Batas Parlemen 5%, Puan Maharani: Masih Mentah

“Hakikat demokrasi adalah mewujudkan aspirasi yang terkandung dalam suara rakyat ke kehidupan yang lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera. Karena itu, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan demokrasi politik berjalan seiring dengan demokrasi ekonomi, sehingga kedaulatan rakyat benar-benar bermuara pada keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh rakyat,” kata Puan.

Di sisi lain, Puan menyoroti tantangan dalam proses pemilihan pemimpin. Menurutnya, pilihan masyarakat dalam pemilu terkadang dipengaruhi popularitas, kesamaan latar belakang, maupun pengalaman yang dianggap serupa, bukan semata-mata gagasan dan visi yang ditawarkan calon pemimpin.

“Kadang kala rakyat terlena memilih pemimpin yang hanya mungkin pada saat itu populer, namun pada saat itu tidak memiliki ide dan visi. Atau pada saat itu rakyat merasa yang dipilih memberikan harapan karena dianggap sama-sama berasal dari tempat yang sama, atau merasa bahwa orang yang dipilih mempunyai pengalaman yang sama, sampai akhirnya kemudian baru merasakan bahwa orang tersebut bukanlah pilihan yang tepat” ujarnya.

Untuk itu, dia menilai pendidikan politik menjadi pekerjaan rumah bersama agar masyarakat dapat menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan yang lebih matang. Upaya tersebut dinilai penting agar pemilu tidak hanya menjadi agenda lima tahunan, tetapi juga menjadi proses memilih pemimpin yang mampu membawa arah pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.

Puan menambahkan, tantangan kepemimpinan tidak berhenti setelah pemimpin terpilih, ataupun sebatas menjaga stabilitas politik, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjalankan program pembangunan. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan kekuatan serta potensi nasional dapat diubah menjadi kemajuan nyata yang manfaatnya dirasakan seluruh rakyat Indonesia.