Intelektual dan Politik Tanpa Rasa Malu

“Ketika intelektual tunduk pada logika algoritma dan keberpihakan politik, gelar akademik dapat berubah menjadi alat legitimasi propaganda. Demokrasi membutuhkan keberanian mengkritik, ketelitian menguji bukti, dan kerendahan hati mengakui kesalahan“.

Oleh: Bambang Intojo - Pengamat transformasi sosial politik era digital, alumni Universitas Indonesia

INVESTORTRUST - Ada yang semakin mengkhawatirkan dalam politik kita: bukan semata-mata banyaknya kebohongan, manipulasi, dan pengingkaran janji, melainkan semakin hilangnya rasa malu ketika semua itu dilakukan. Tuduhan dilontarkan tanpa pembuktian memadai, kesalahan disangkal, dan keberpihakan dijadikan pembenaran atas segala cara. Yang semestinya memalukan justru dipertahankan dengan penuh percaya diri.

Gejala ini tidak hanya ditemukan di kalangan politisi, buzzer, dan pendukung fanatik. Aktivis, pengamat, bahkan kaum intelektual ikut meramaikan kegaduhan. Melalui podcast, kanal YouTube, dan situs pribadi, sebagian membicarakan tokoh politik dengan kepastian yang melampaui bukti. Data yang belum terverifikasi diulang, dugaan dikemas sebagai fakta, dan insinuasi diperlakukan sebagai kesimpulan. Ketika ketelitian dikalahkan oleh keinginan untuk meyakinkan publik, persoalannya bukan lagi sekadar perbedaan pendapat, melainkan kejujuran intelektual.

Di sinilah politik bertemu dengan algoritma. Platform digital bekerja dalam ekosistem perebutan perhatian. Konten yang memancing emosi, kontroversi, dan reaksi berpotensi memperoleh jangkauan lebih besar. Analisis yang hati-hati, yang membedakan fakta dari dugaan dan mengakui kerumitan masalah, sering kali kalah menarik dibandingkan tuduhan yang tegas dan kesimpulan yang serba pasti. Algoritma tidak harus memerintahkan seseorang untuk berbohong. Cukup dengan membentuk insentif yang menguntungkan sensasi, ia dapat menciptakan lingkungan tempat sensasi lebih menguntungkan daripada ketelitian.

Sebagian intelektual tampaknya bukan sekadar hadir di lingkungan itu, melainkan ikut menyesuaikan diri dengan logikanya. Gelar doktor, profesor, dan guru besar menjadi modal simbolik untuk merebut perhatian. Nama akademik memberi bobot pada pernyataan; format digital memperluas jangkauannya; pengulangan membuatnya semakin akrab; dan keakraban dapat disalah-artikan sebagai kebenaran. Pendapat partisan pun berpotensi beredar dengan kemasan otoritas ilmiah, meskipun dasar buktinya belum tentu sepadan dengan kepastian yang ditampilkan.

Algoritma menyediakan panggung, atribut akademik memberi legitimasi, dan keberpihakan politik menentukan arah serangan. Ketika ketiganya bertemu, intelektualitas berisiko berubah dari perangkat untuk menguji klaim menjadi alat untuk memenangkan pertarungan persepsi. Akademisi tidak lagi sekadar menjelaskan politik kepada publik, tetapi dapat ikut menjadi pemain dalam industri perhatian politik - bersaing memperoleh penonton, pengaruh, dan posisi dalam percakapan publik.

Gejala tersebut layak dicermati dalam surat terbuka bertanggal 19 Oktober 2026 yang mencantumkan sekitar 150 nama guru besar dan mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri atas nama marwah konstitusi dan demokrasi. Tuntutan itu merupakan hak politik para penandatangan. Namun, gelar akademik tidak dengan sendirinya menjamin ketepatan argumentasi, sebagaimana tuntutan moral tidak otomatis menjadi kesimpulan hukum.

Posisi sejumlah guru besar yang tampil sebagai inisiator juga layak diuji dalam konteks rekam jejak keberpihakan politik mereka. Sebagian lebih dikenal sebagai pengamat partisan daripada sebagai suara akademik yang menjaga jarak kritis terhadap berbagai kubu. Keberpihakan bukan dosa demokrasi. Namun, ketika seseorang tampil membawa kewibawaan akademik untuk mengatasnamakan marwah konstitusi, publik berhak bertanya: apakah prinsip yang sama diterapkan kepada semua pihak? Apakah argumentasinya disusun dari bukti yang dapat diuji, atau keberpihakan telah lebih dahulu menentukan kesimpulan yang hendak dibenarkan?

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan permohonan terkait persyaratan pendidikan Gibran tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon bukanlah putusan yang menyatakan Gibran terbukti tidak memenuhi persyaratan pendidikan, apalagi memerintahkan pengunduran dirinya. Putusan hukum, interpretasi atas putusan, dan tuntutan moral-politik adalah tiga hal berbeda. Para guru besar itu tentu dapat mengajukan penilaian moral yang lebih luas, tetapi mereka perlu menjelaskan dasarnya secara terbuka, tanpa menyamarkan tuntutan politik sebagai konsekuensi hukum yang telah diputuskan.

Masalahnya bukan bahwa akademisi berpolitik atau tampil di media digital. Ruang publik membutuhkan suara intelektual yang kritis. Persoalan muncul ketika tuntutan algoritma untuk terus terlihat mulai mengalahkan kewajiban intelektual untuk terus memeriksa. Ketika pernyataan harus semakin keras agar tetap menarik perhatian, keraguan dianggap kelemahan, koreksi dianggap kekalahan, dan pengakuan salah mengancam citra yang telah dibangun. Dalam situasi seperti itu, rasa malu bukan hanya menghilang dari perilaku politik; ia juga tersingkir oleh kebutuhan mempertahankan panggung.

Di sinilah tanggung jawab akademik semestinya bekerja sebagai penahan. Metode ilmiah menuntut pemeriksaan bukti, kesediaan mengoreksi kesimpulan, dan keterbukaan terhadap kemungkinan salah. Etika intelektual menuntut standar yang sama bagi kawan maupun lawan. Gelar akademik memberikan kewibawaan, bukan kekebalan dari kritik. Jabatan guru besar memperbesar tanggung jawab terhadap kebenaran, bukan hak istimewa untuk menghakimi tanpa pembuktian memadai.

Hilangnya rasa malu, tentu saja, bukan monopoli kaum intelektual. Dalam politik, prinsip dapat berubah mengikuti kepentingan, kritik berhenti ketika kawan memperoleh jabatan, dan kesalahan sendiri dibela sementara kesalahan lawan dibesar-besarkan. Namun, ketika pola yang sama dilakukan dengan membawa nama ilmu dan otoritas akademik, kerusakannya meluas: yang dipertaruhkan bukan hanya etika politik, melainkan juga kepercayaan publik terhadap pengetahuan.

Demokrasi membutuhkan intelektual yang berani mengkritik kekuasaan, tetapi juga berani mengoreksi dirinya sendiri. Dalam pesta politik algoritma, tantangan terbesarnya bukan sekadar memperoleh perhatian, melainkan menolak godaan untuk membeli perhatian dengan mengorbankan kebenaran. Sebab, ketika intelektual lebih sibuk memenangkan algoritma daripada menguji argumentasinya sendiri, atribut ilmu berhenti menjadi penuntun akal sehat dan berubah menjadi alat propaganda. Dan ketika itu dianggap biasa, politik tanpa rasa malu telah menemukan sekutu baru yang jauh lebih berwibawa.***