Siapkan Rp 5,07 Triliun, Pramono Pacu Elektrifikasi Bus Transjakarta hingga 2029

JAKARTA, investortrust.id – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyiapkan pembiayaan senilai Rp 5,07 triliun untuk program elektrifikasi armada bus Transjakarta. Program ini ditargetkan rampung pada 2029, sehingga seluruh armada bus di Jakarta menggunakan energi listrik, hydrogen atau teknologi hybrid.

Program elektrifikasi bus Transjakarta tersebut menjadi salah satu dari 15 dokumen kerja sama strategis yang ditandatangani oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan organisasi perangkat daerah (OPD) di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (12/10/2026).

"Karena memang diharapkan di tahun 2029 seluruh bus sudah menggunakan bus listrik. Dan Jakarta hanya untuk transportasinya nantinya hanya ada bus elektrik, hidrogen, atau hybrid," kata Pramono dalam keterangannya, dikutip Selasa (13/10/2026).

Baca Juga

Wacana Kenaikan Tarif Transjakarta-Transjabodetabek dan Tuntutan Pelayanan

Pramono mengatakan, elektrifikasi armada bus merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi polusi udara. Saat ini, sebanyak 500 bus listrik telah beroperasi melayani penumpang. Sementara itu, kebutuhan armada untuk mendukung program elektrifikasi Transjakarta mencapai 3.782 unit.

"Dan kalau itu sudah bisa diwujudkan, sebenarnya hampir 100% bus kita itu bus elektrik, hybrid, dan hidrogen. Karena sebentar lagi akan ada bus hidrogen dan juga hybrid," ujar Pramono.

Gandeng Bank Jakarta dan Jamkrida

Untuk mendukung program tersebut, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menandatangani kesepahaman dengan Bank Jakarta dan Jamkrida terkait fasilitas pembiayaan elektrifikasi armada senilai sekitar Rp 5,07 triliun.

Selain elektrifikasi bus, Pemprov DKI Jakarta menjalin kerja sama pengembangan lahan properti berkonsep Transit Oriented Development (TOD) di sekitar jalur MRT dan Transjakarta dengan nilai sekitar Rp 396 miliar.

Pemprov DKI turut mendorong pembangunan pedestrian deck di Dukuh Atas senilai Rp 220 miliar. Pembiayaan proyek tersebut dilakukan melalui perjanjian fasilitas pembiayaan antara Bank DKI dan PT MRT Jakarta.

Baca Juga

Beruntung Berkat Kembali Tambah Saham Era Media (DOOH), Kepemilikan Tembus 15,09%

Kepala Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat mengatakan, hingga kuartal III 2026, telah terjalin 52 kerja sama strategis dengan nilai total Rp 4,5 triliun.

Kerja sama tersebut mencakup 27 kerja sama antara BUMD dan BUMN senilai Rp 2,4 triliun serta 25 kerja sama sinergi antar-BUMD senilai Rp 2,1 triliun. Menurut Syaefuloh, penandatanganan 15 dokumen kerja sama pada Senin (12/10/2026) merupakan tindak lanjut arahan Gubernur DKI Jakarta dalam acara BUMD Leaders Forum untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja perusahaan.

"Agenda pada hari ini merupakan tindak lanjut arahan Bapak Gubernur pada acara BUMD Leaders Forum beberapa waktu yang lalu, yang mengamanatkan agar seluruh BUMD bersinergi dalam meningkatkan layanan dan kinerja perusahaan," jelasnya.

15 Dokumen Kerja Sama

Pertama, kerja sama antara BUMD dan BUMN senilai Rp 120 miliar. Ruang lingkupnya meliputi pemanfaatan sarana telekomunikasi, penyediaan CCTV dan pusat data, serta kajian energi terbarukan dan ekosistem hidrogen.

Baca Juga

Realisasi Pajak Jawa Barat Baru 63%, Komisi XI Minta Evaluasi

Kedua, kerja sama antara BUMD dan OPD senilai Rp 909 miliar. Kerja sama ini mencakup penyediaan rantai pasok bahan makanan, pengelolaan sanitasi limbah medis dan nonmedis, akses pembiayaan perumahan bagi sektor nonformal, serta fasilitasi pelatihan dan praktik kerja lapangan bagi siswa SMK.

Ketiga, kerja sama antar-BUMD senilai Rp 41 miliar. Ruang lingkupnya meliputi penyediaan infrastruktur digital, fasilitas pembiayaan dan penjaminan proyek, kerja sama konstruksi, serta pengelolaan limbah di pasar, MRT, dan Kawasan Berikat Nusantara.

Keempat, kesepahaman antara Transjakarta, Bank Jakarta, dan Jamkrida mengenai fasilitas pembiayaan program elektrifikasi armada Transjakarta senilai sekitar Rp 5,07 triliun. Kelima, perjanjian fasilitas pembiayaan pembangunan pedestrian deck senilai Rp 220 miliar antara Bank DKI dan PT MRT Jakarta.