RUU Migas Segera Dibahas, Bahlil Ungkap BUK Migas Akan di Bawah Presiden

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, pemerintah dan DPR akan segera membahas rancangan Undang-Undang Migas (RUU Migas). Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat presiden (surpres) penunjukan perwakilan pemerintah untuk membahas RUU Migas bersama DPR.

Salah satu poin penting dalam RUU Migas itu, yakni mengenai pembentukan badan usaha khusus (BUK) sektor migas. Bahlil mengungkapkan badan baru tersebut akan berada di bawah presiden dan berkoordinasi langsung dengan presiden.

“Arahan Bapak Presiden kaitannya dengan Rancangan Undang-Undang Migas yang dilaporkan oleh Dewan Energi Nasional, bahwa kita akan memperkuat dengan lembaga ini akan berada langsung di bawah Bapak Presiden,” kata Bahlil seusai mengikuti rapat paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) yang dipimpin Presiden Prabowo, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Baca Juga

Prabowo Pimpin Rapat Paripurna DEN, Bahas Persiapan E50 hingga RUU Migas

Bahlil menyatakan pemerintah bersama DPR bakal membahas formulasi BUK migas. Hal ini terutama dalam upaya memperkuat sistem perizinan di hulu migas. Pemerintah tidak ingin perizinan yang lintas sektor itu menjadi penghambat terhadap peningkatan lifting dengan tidak mengurangi proses-proses sebagaimana mestinya dalam kewenangan kementerian masing-masing.

Untuk itu, BUK migas akan memiliki fleksibilitas dalam rangka negosiasi terhadap pembagian hasil di hulu migas dengan sektor swasta dan pemerintah.

“Jadi ini kita tetap akan lakukan. Modelnya aja yang kita akan dorong, sekaligus fleksibilitas dalam rangka negosiasi terhadap bagian swasta maupun bagian pemerintah, baik cost recovery ataupun bentuk lainnya yang bisa sama-sama menguntungkan,” ungkapnya.

Meski demikian, Bahlil belum dapat memastikan nasib Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) setelah BUK Migas tersebut terbentuk.

“Saya belum bisa menjawab sampai ke sana, tapi saya katakan bahwa ini badan usaha khusus ini akan berada dan di bawah langsung tanggung jawabnya Bapak Presiden,” tegasnya.

Selain mengenai BUK migas dan RUU Migas, ketersediaan energi nasional tetap terjaga di tengah perkembangan geopolitik dunia. Bahlil menyampaikan berdasarkan pembahasan dalam rapat, stok bahan bakar minyak (BBM) dan cadangan nasional saat ini berada pada kisaran 18 hingga 20 hari.

“Hal-hal yang kita bahas adalah sudah barang tentu menyikapi geopolitik yang terjadi dengan memastikan ketersediaan energi nasional kita harus cukup. Saya sampaikan bahwa dalam rapat tadi juga kami mendiskusikan dan mendapat arahan langsung dari Bapak Presiden bahwa ketersediaan untuk stok BBM kita, cadangan nasional kita berada di angka 18-20 hari. Jadi masih alhamdulillah clear,” ucap Bahlil.

Baca Juga

Dampingi Prabowo ke Rusia, Bahlil Tawarkan Lebih 100 Blok Migas ke Investor

Selain memastikan ketersediaan energi dalam jangka pendek, Prabowo juga memberikan arahan untuk memperkuat kemandirian energi dalam jangka panjang. Salah satunya dengan menyiapkan langkah pengembangan E50 setelah pemerintah menjalankan program biodiesel B50.

Menurut Bahlil, kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan BBM dari dalam negeri. Saat ini, konsumsi solar nasional mencapai