AHY Tegaskan 3 Agenda Perjuangan Demokrat: Ekonomi Berkeadilan, Keadilan Hukum, dan Demokrasi
JAKARTA, investortrust.id – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan tiga agenda utama yang harus terus diperjuangkan Partai Demokrat, yakni memajukan ekonomi, menegakkan keadilan, dan menjaga demokrasi. Hal itu disampaikan AHY dalam Sarasehan 25 Tahun Partai Demokrat yang digelar Badan Riset dan Inovasi Strategis (Brains) Partai Demokrat di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Dalam bidang ekonomi, AHY menekankan pentingnya menghadirkan pertumbuhan yang tidak hanya tinggi, tetapi juga mampu menciptakan kesejahteraan yang dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Baca Juga
Kick Off HUT Ke-25, AHY Tegaskan Demokrat Siap Hadirkan Solusi Nyata untuk Masyarakat
“Kita ingin membangun ekonomi Indonesia yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu tidak lengkap jika tidak diikuti dengan kesejahteraan bersama,” ujar AHY.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) itu menyatakan pembangunan ekonomi harus mampu memastikan masyarakat memiliki pekerjaan, penghasilan, serta daya beli yang layak. Indonesia juga harus mampu keluar dari middle income trap, sekaligus mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial maupun disparitas antarwilayah.
AHY mengatakan, pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang saat ini menjadi bagian dari tugasnya di pemerintahan juga harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Empowering people, connecting regions, sustaining generations. Sustainability juga menjadi satu paket. Isu lingkungan tidak boleh menjadi isu pinggiran. Dalam setiap agenda pembangunan harus kita ratakan di situ,” jelasnya.
Sementara dalam aspek keadilan, AHY menegaskan keadilan tidak semata berbicara mengenai persoalan hukum. Demokrat juga ingin memastikan setiap masyarakat memiliki kesempatan ekonomi yang setara untuk meningkatkan taraf hidupnya.
“Demokrat harus selalu memperjuangkan itu, apalagi bagi masyarakat yang lemah. Keadilan bukan hanya berarti di mata hukum, tetapi juga bagaimana masyarakat Indonesia memiliki kesetaraan untuk mendapatkan economic opportunity yang baik agar bisa naik kelas,” kata AHY.
Ia menyebut petani, nelayan, guru, buruh, pelaku UMKM, hingga ibu rumah tangga harus mendapatkan kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan. Akses terhadap pendidikan dan kesehatan juga harus menjadi bagian dari upaya menghadirkan keadilan.
Menurut AHY, masyarakat mungkin masih dapat menerima ketika kehidupannya belum sejahtera. Namun, ketidakadilan merupakan persoalan yang jauh lebih sulit untuk diterima.
“Dan sejatinya, masyarakat mungkin masih bisa menerima ketika hidupnya belum terlalu sejahtera. Tapi sulit menerima ketika diperlakukan tidak adil. Jadi keadilan ini sangat hakiki dan ini harus kita perjuangkan bersama,” tegasnya.
Terkait demokrasi, AHY menilai demokrasi bukan sekadar tujuan akhir, melainkan jalan untuk membawa bangsa menuju kemajuan dan kesejahteraan bersama. Untuk itu, Partai Demokrat berkomitmen terus menjaga kehidupan demokrasi di Indonesia agar semakin matang dan berkeadaban.
“Kita ingin memastikan bahwa di Indonesia tetap subur, matang demokrasi itu agar bangsa kita semakin bermartabat dan berkeadaban,” ujar AHY.
AHY menambahkan, kebebasan harus tetap dijamin dan dijalankan secara bertanggung jawab sesuai dengan etika dan konstitusi, termasuk dengan memberikan ruang yang luas bagi aspirasi generasi muda.
Baca Juga
Menko AHY: Masa Depan Indonesia Ditentukan Anak Muda Hari Ini
“Demokrat juga tidak ingin lepas, apalagi namanya saja Demokrat. Tidak mungkin demokrasi tidak menjadi bagian penting, atau tidak menjadi agenda penting dari perjuangan ke depan,” tegas AHY.
Sarasehan tersebut menghadirkan sejumlah akademisi, tokoh, dan pakar dari berbagai bidang. Beberapa di antaranya Prof Greg Barton dari Deakin University Australia, Wapres ke-11 RI Boediono, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, peneliti utama BRIN Siti Zuhro, Direktur Wahid Institute Yenny Wahid, pakar hukum internasional Prof Hikmahanto Juwana, dan Rektor Perbanas Institute sekaligus guru besar ilmu ekonomi IPB University, Prof Hermanto Siregar. Diskusi ini dimoderatori oleh Kepala Brains Partai Demokrat Ahmad Khoirul Umam.