Tindak Tegas Karhutla Kalbar, Presiden Prabowo Instruksikan Usut 4 Korporasi yang Terlibat
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengungkap adanya empat korporasi yang sedang dalam proses penyelidikan terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat (Kalbar). Hal tersebut disampaikan Prasetyo setelah Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, Sabtu (22/8/2026).
"Tadi dilaporkan ada empat korporasi yang sedang dalam proses penyelidikan di Kalimantan Barat," kata Prasetyo, dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (22/8/2026).
Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo menekankan agar tindakan yang masuk kategori tindak pidana dan menyebabkan terjadinya kebakaran ditindak secara hukum. Penindakan tersebut berlaku terhadap pelaku perorangan maupun korporasi.
"Bilamana ditemukan ada tindak-tindak pidana yang memang itu melanggar dan menyebabkan terjadinya kebakaran, itu harus ditindak baik perorangan maupun korporasi-korporasi," ujar Prasetyo.
Ia menegaskan, pemerintah tidak akan ragu menjatuhkan sanksi terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Bahkan, sanksi tersebut dapat berujung pada pencabutan izin perusahaan.
"Kalau ditemukan pelanggaran, kita tidak akan ragu-ragu akan kita tindak dan sampai kepada ada kemungkinan dicabut izinnya," tegas Prasetyo.
Meski demikian, Prasetyo menyampaikan, pemerintah saat ini masih memprioritaskan pemadaman karhutla. "Kita selesaikan dulu apinya, baru nanti kita akan melihat (soal pemulihan lahan)," imbuhnya.
Perda Buka Lahan dengan Cara Membakar
Dalam rapat koordinasi tersebut, pemerintah juga membahas keberadaan peraturan daerah (perda) di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang memungkinkan pembukaan lahan dengan cara membakar.
Baca Juga
Prabowo Turun Langsung Tangani Karhutla Kalimantan, TNI-Polri Dikerahkan ke 4 Provinsi
Prasetyo mengatakan, ketentuan tersebut tidak berarti masyarakat diperbolehkan membakar lahan secara bebas. Dikatakan, pemerintah akan mendorong agar ketentuan tersebut disesuaikan.
"Yang pertama diminta untuk Perda tersebut kalau bisa dilarang, disesuaikan," katanya.
Pemerintah juga akan memberikan alternatif kepada masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan. Bantuan tersebut berupa penyediaan alat berat, seperti ekskavator, sehingga pembukaan lahan tidak dilakukan dengan cara membakar.
"Tadi juga sudah diputuskan oleh Bapak Presiden untuk nanti akan ada perkuatan atau penambahan alat-alat berat untuk nantinya membantu masyarakat kalau ingin membuka lahan," terang Prasetyo.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelumnya mengungkap perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi di Sumatera dan Kalimantan per 22 Agustus 2026.
Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat BNPB, Brigjen TNI Djohan Darmawan menyatakan, terjadi peningkatan titik api dalam beberapa hari terakhir, khususnya di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Baca Juga
Update Karhutla, Pemerintah Fokuskan Operasi Darat di 6 Provinsi Kalbar-Sumsel
"Kami akan menyampaikan update penanganan Karhutla di 6 provinsi terdampak, baik itu di Sumatera maupun Kalimantan. Dalam beberapa hari ini terjadi peningkatan titik api, khususnya di Kalbar, Kalteng, maupun Kalsel," kata Djohan dalam Konferensi Pers Update Penanganan Bencana Gempa Bumi NTT dan Karhutla, dipantau melalui kanal youtube BNPB, Sabtu (22/8/2026).
Di Kalimantan Barat, BNPB mengerahkan 11 unit helikopter yang terdiri dari dua unit untuk patroli udara dan enam unit untuk operasi water bombing. Base operasi berada di Bandara Supadio dan Ketapang untuk memperkuat penanganan di wilayah selatan, yakni Ketapang, Kayong Utara, dan Kubu Raya.
Penanganan karhutla di Kalimantan Barat melibatkan 10.010 personel yang terdiri dari TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, dan unsur lainnya. Sementara di Kalimantan Tengah, sebanyak 10 unit helikopter dikerahkan. Jumlah tersebut terdiri dari tiga unit Heli Bell, satu unit Caravan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, serta enam unit untuk water bombing.
Base operasi berada di Bandara Tjilik Riwut (Palangka Raya), sementara base operasi taktis yang di wilayah Sampit masih tahap penyiapan. Penanganan juga didukung motor trail, tangki air, pompa jinjing, dan flexible tank.
Di Kalimantan Selatan, titik api tinggi terpantau di Ring 1 sekitar Bandara Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut. Kabut asap terjadi pada 19-20 Agustus 2026.
BNPB mengerahkan sembilan unit helikopter dan 9.800 personel di Kalimantan Selatan. Luas lahan yang terbakar tercatat mencapai 8.900 hektare.
Untuk wilayah Sumatera, Riau mencatat luas lahan terbakar terbesar dengan 16.249 hektare. BNPB mengerahkan tujuh unit helikopter dan 17.764 personel.
Titik api tinggi di Riau terpantau di Pelalawan, khususnya kawasan hutan lindung, serta Bengkalis dan Rokan Hilir.
Di Sumatera Selatan, BNPB mengerahkan sembilan unit helikopter yang digunakan untuk water bombing dan patroli. Penanganan melibatkan 11.567 personel dengan luas lahan terbakar hingga 22 Agustus mencapai 1.926 hektare.
Sementara di Jambi, enam unit helikopter dikerahkan untuk penanganan karhutla dengan melibatkan 5.818 personel.
BNPB juga bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memantau penyebaran asap.
Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) atau teknologi modifikasi cuaca (TMC) terus dilakukan untuk memancing hujan, terutama di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
BNPB mengimbau masyarakat menggunakan masker karena intensitas asap tinggi pada pagi hari. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar.
"Satgas Penegakan Hukum (Gakkum) dari KLHK dan Polri sudah melakukan penindakan terhadap perusahaan yang melanggar," tutur Djohan.
Baca Juga
Prabowo Turun Langsung Tangani Karhutla Kalimantan, TNI-Polri Dikerahkan ke 4 Provinsi
Tenaga Ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Brigjen TNI (Purn) Asrianus Bulo kemudian memaparkan hasil pemantauan titik panas atau hotspot dalam 24 jam terakhir berdasarkan pantauan satelit.
Dari pemantauan tersebut, terdeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di wilayah Kalimantan Barat. Selain itu, terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah.
Bulo menyampaikan, sebaran titik panas terutama berada di sejumlah kabupaten di bagian selatan dan timur Kalimantan Barat.
"Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Kayong Utara di wilayah sektor Selatan. Kemudian di wilayah timur juga Kabupaten Sanggau, Sintang, dan Sambas," ujarnya.
Dalam rapat itu juga dibahas prakiraan hujan di Kalimantan Barat. Berdasarkan pemantauan, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi terutama di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21-27 Agustus 2026.