Prabowo Turun Langsung Tangani Karhutla Kalimantan, TNI-Polri Dikerahkan ke 4 Provinsi
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id - Presiden Prabowo Subianto turun langsung menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Prabowo bertolak ke Kalimantan pada Sabtu (22/8/2026) untuk memastikan penanganan berlangsung cepat dan terpadu.
Setibanya di Kalimantan Barat, Prabowo langsung memimpin rapat koordinasi bersama BNPB, Kementerian Kehutanan, TNI-Polri, dan sejumlah pemangku kepentingan. “Saya datang untuk melihat keadaan setempat,” ujar Prabowo di Kalimantan Barat, Sabtu (22/8/2026).
Sebelumnya, Prabowo telah menginstruksikan pejabat utama TNI dan Polri turun langsung menangani karhutla. Penanganan tersebut mencakup empat provinsi, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
Di Kalimantan Barat, penanganan karhutla dipimpin Panglima TNI dan Kapolri. Sementara di Kalimantan Tengah, tugas tersebut diberikan kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan Wakapolri.
Untuk Kalimantan Selatan, Presiden menugaskan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) bersama Asisten Utama Operasi (Astamaops) Polri. Adapun penanganan di Kalimantan Timur dipimpin Wakil Panglima TNI dan Komandan Korps Brimob Polri.
Baca Juga
Update Karhutla, Pemerintah Fokuskan Operasi Darat di 6 Provinsi Kalbar-Sumsel
Pengerahan pejabat utama TNI-Polri tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh unsur bergerak dalam satu komando. Pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat juga didorong memperkuat kerja sama di lapangan.
Prabowo menekankan penanganan karhutla harus dilakukan secepat dan seoptimal mungkin. Langkah tersebut ditujukan agar kebakaran segera dikendalikan dan masyarakat dapat kembali beraktivitas normal.
“Presiden menginstruksikan agar penanganan karhutla dilakukan secepat dan seoptimal mungkin sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal,” demikian keterangan Sekretariat Kabinet melalui akun Instagram resminya, Sabtu (22/8).
Selain pemadaman, presiden juga meminta aspek penegakan hukum tetap diperhatikan. Setiap pelanggaran yang ditemukan dalam penanganan karhutla harus ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan turun langsung ke Kalimantan dan mengerahkan pejabat utama TNI-Polri, pemerintah memastikan penanganan karhutla dilakukan secara terpadu. Seluruh kekuatan diarahkan untuk mempercepat pengendalian kebakaran dan memulihkan aktivitas masyarakat.