Kemenkes Kirim Dua Rumah Sakit Lapangan untuk Percepat Penanganan Korban Gempa NTT

JAKARTA, investortrust.id — Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus memperkuat penanganan kesehatan pascagempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemerintah membentuk klaster kesehatan di delapan kabupaten/kota terdampak untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan medis dan kondisi kesehatan tetap terjaga.

Ketua Satgas Bencana Kemenkes Sumarjaya mengatakan, langkah awal yang dilakukan pemerintah adalah melakukan pemetaan kondisi kesehatan masyarakat terdampak, mulai dari jumlah korban, tingkat keparahan luka, jumlah pengungsi, hingga lokasi titik pengungsian.

“Yang paling penting bagaimana kita menyelamatkan dan menjaga agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan serta menjaga kesehatan tetap terjaga,” ujar Sumarjaya dalam Konferensi Pers Update Penanganan Gempabumi NTT, Rabu (19/8/2026).

Menurut dia, klaster kesehatan dibentuk dengan melibatkan Dinas Kesehatan di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Pembentukan klaster tersebut menjadi bagian dari strategi untuk menentukan kebutuhan dan prioritas penanganan di lapangan.

“Kami mendata dulu berapa jumlah korban, luka berat, luka ringan, pengungsian, dan titik pengungsian. Ini dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat terdampak,” katanya.

Setelah melakukan pendataan awal, Kemenkes kemudian menyusun rencana prioritas penanganan, termasuk mengidentifikasi kondisi fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas di wilayah terdampak.

Baca Juga

Kemenkes Dirikan 2 RS Lapangan di Nagekeo dan Ruteng Pascagempa M 7,7 di NTT

Sumarjaya menjelaskan, pemerintah melakukan identifikasi terhadap operasional rumah sakit, apakah masih dapat berjalan penuh, sebagian, atau mengalami gangguan akibat dampak gempa. Hal serupa juga dilakukan terhadap puskesmas yang tersebar di tujuh kabupaten di wilayah Kepulauan Flores, NTT.

“Kita lihat bagaimana kondisi rumah sakitnya, apakah beroperasi penuh atau tidak. Kemudian puskesmasnya di mana, apa kebutuhannya, itu yang kita identifikasi,” jelasnya.

Sebagai bagian dari percepatan layanan kesehatan, Kemenkes telah mengirimkan dua unit rumah sakit lapangan ke lokasi terdampak gempa. Fasilitas tersebut didirikan di Rumah Sakit Ruteng dan Rumah Sakit Aeramo, Kabupaten Nagekeo.

Sumarjaya mengatakan, rumah sakit lapangan di kedua lokasi tersebut telah mulai beroperasi dan melayani tindakan medis, termasuk operasi bagi pasien yang membutuhkan.

“Kami kirimkan dua rumah sakit lapangan. Di Rumah Sakit Ruteng karena cukup parah, kita sudah mendirikan rumah sakit lapangan dan hari ini telah melakukan operasi di tenda rumah sakit lapangan. Termasuk juga di Rumah Sakit Aeramo di Nagekeo, hari ini sudah berjalan dan operasi juga sudah dilakukan,” ujarnya.

Kehadiran rumah sakit lapangan tersebut, lanjut dia, menjadi penopang bagi puskesmas-puskesmas terdampak yang mengalami keterbatasan layanan, terutama dalam menangani pasien rujukan.

Baca Juga

BMKG Catat 3.002 Gempa Susulan di NTT, Aktivitas Diprediksi Mereda Akhir September

Selain fasilitas kesehatan darurat, Kemenkes juga melakukan mobilisasi tenaga kesehatan melalui tim manajemen kesehatan krisis serta Emergency Medical Team (EMT) sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Penempatan relawan dilakukan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan di masing-masing wilayah. Relawan yang berasal dari organisasi profesi kesehatan, lembaga swadaya masyarakat, maupun pihak lain dihimpun dan diarahkan sesuai kebutuhan pelayanan.

“Kita tempatkan relawan berdasarkan identifikasi pelayanan kesehatan. Jadi mereka bisa ditempatkan sesuai kebutuhan di lapangan,” kata Sumarjaya.

Kemenkes juga mengaktifkan Health Emergency Operation Center (HEOC) sebagai pusat koordinasi bantuan kesehatan, termasuk menerima dan mengatur dukungan dari berbagai pihak.

HEOC dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan daerah terdampak yang bertanggung jawab terhadap koordinasi pelayanan kesehatan di wilayah masing-masing.

Dari sisi ketersediaan logistik, Sumarjaya memastikan stok obat masih aman untuk kebutuhan beberapa hari ke depan. Pemerintah pusat juga siap melakukan mobilisasi tambahan apabila kebutuhan di daerah meningkat.

“Lima hari ke depan semua obat masih terjamin. Kami siap memobilisasi dari pusat kebutuhan-kebutuhan obat untuk daerah terdampak di tujuh kabupaten tersebut,” ungkapnya.