10 Tahun Tanpa Rebasing, Prabowo Pacu BPS Perbarui Data Ekonomi Nasional Lewat Sensus 2026
JAKARTA, investortrust.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai langkah krusial untuk memperbarui data aktivitas ekonomi nasional. Menurut Presiden, rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat bergantung pada indikator makroekonomi yang akurat, di mana kualitasnya bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS).
Langkah pembaharuan ini dinilai mendesak lantaran Indonesia sudah lebih dari satu dekade belum melakukan rebasing atau pemutakhiran metode penghitungan aktivitas ekonomi nasional.
"Angka-angka makroekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh BPS. Saya mendapat laporan sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan rebasing atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita," ujar Presiden Prabowo dalam acara Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Baca Juga
Prabowo Targetkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Beroperasi 1 Januari 2027
Dikerahkan 251 Ribu Petugas, Imbau Masyarakat Jujur
Sensus Ekonomi yang berlangsung hingga akhir Agustus 2026 ini melibatkan sekitar 251.000 petugas yang disebar ke seluruh desa di Indonesia. Presiden mengimbau seluruh elemen masyarakat dan para wakil rakyat untuk berpartisipasi aktif serta mengisi formulir sensus dengan jujur.
Guna menghapus kekhawatiran publik, Presiden menjamin bahwa data yang dikumpulkan oleh BPS tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan atau mengincar kekayaan pribadi.
"Data dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. Data ini murni digunakan agar kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran," tegasnya.
Presiden menjelaskan bahwa akurasi data Produk Domestik Bruto (PDB) hasil sensus ini akan berdampak langsung pada postur anggaran negara, termasuk Rancangan APBN (RAPBN) 2027.
"Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran.
Baca Juga
Prabowo Tetapkan 8 Program Kerja Prioritas Nasional di RAPBN 2027
Sebagai contoh di RAPBN 2027, kita mengasumsikan belanja negara mencapai Rp 2.7987 triliun. Jika pembiayaan sebesar Rp 611,2 triliun, maka defisit APBN sebesar 2,40% terhadap PDB," jelasnya.
Namun, jika hasil sensus membuktikan nilai PDB Indonesia sebenarnya lebih besar, sebagaimana diprediksi oleh sejumlah lembaga internasional, maka rasio defisit APBN terhadap PDB secara otomatis akan menjadi jauh lebih kecil.
"Tapi jika ternyata PDB kita lebih besar, yang banyak lembaga internasional mengatakan seperti itu, maka defisit kita akan jauh lebih kecil," kata Prabowo.
Selain perbaikan kalkulasi makroekonomi, hasil Sensus Ekonomi 2026 ini juga bakal dimanfaatkan untuk memperbarui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) sebagai data tunggal perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.