Lanjut dari Jateng, Menteri PKP Undang Presiden Prabowo Hadiri Akad Massal 71.000 Rumah di Jatim
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan program penyediaan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terus bergulir pesat. Pemerintah berencana menggelar akad massal bagi 71.000 unit rumah subsidi di Jawa Timur pada penghujung tahun ini.
Kepastian tersebut disampaikan Maruarar dalam acara Akad Massal 62.000 Unit KPR Rumah Subsidi dan KUR Perumahan Sebesar Rp 880 Miliar di Puri Delta City Side, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).
Momentum ini menjadi kelanjutan dari rangkaian program serupa yang sebelumnya sukses dihelat sebanyak dua kali di tahun 2025, yaitu di Kecamatan Cileungsi Provinsi Jawa Barat sebanyak 26.000 unit rumah, dan Kota Serang Provinsi Banten, sebanyak 50.030 unit rumah.
Dalam kesempatan yang turut dihadiri langsung oleh kepala negara tersebut, Maruarar kembali memboyong undangan resmi untuk Presiden Prabowo Subianto agar dapat kembali hadir menyaksikan momen bersejarah di Jawa Timur mendatang.
"Kami mohon kesediaan bapak presiden hadir pada 17 Desember untuk akad massal 71.000 rumah. Tahun 2027 kami menargetkan 80.000 hingga 90.000 rumah. Tahun 2028 kami berharap dapat mencapai 100.000 rumah," ujar Maruarar.
Baca Juga
Lapor ke Prabowo, Maruarar Sirait Ungkapan Akad Massal 62.710 Unit KPR Cetak Rekor
Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa akad yang dilaksanakan secara serentak untuk yang ketiga kalinya ini tersebar sekurang-kurangnya 130 titik di 372 Kabupaten/Kota pada 36 provinsi, dari Aceh hingga Papua. Disampaikan Heru lebih lanjut, realisasi penyaluran KPR Subsidi FLPP tahun 2026, per 29 Juli telah mencapai 118.756 unit rumah senilai Rp 14,76 triliun.
“Kinerja FLPP ini tidak terlepas dari dukungan dan sinergi kolaborasi dengan ekosistem perumahan, kami ucapkan terimakasih kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serikat pekerja, asosiasi profesi, serta mitra kerja penyaluran yakni PT Sarana Multi Griya Finansial (persero) bersama 43 bank penyalur yang terdiri bank 6 Himbara, 34 bank pembangunan daerah, dan 3 bank swasta,” kata Heru.
BP Tapera dalam menyalurkan FLPP terus menunjukkan tren peningkatan, dimulai pada tahun 2020 sebesar 109.253 unit, kemudian di tahun 2021 meningkat menjadi 178.728 unit, diikuti tahun berikutnya di 2022 sebesar 226.000 unit, dan tahun 2023 sebesar 229.000 unit. Penyaluran dana FLPP sempat mengalami penurunan tahun 2024 sebesar 200.300 unit, yang kemudian kembali menunjukkan kenaikan di tahun 2025 sebesar 278.868 unit.
Capaian tahun 2025 ini merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah penyaluran FLPP sejak tahun 2025. Sedangkan pada realisasi penyaluran tahun 2026, per 29 Juli FLPP telah disalurkan sebanyak 118.756 unit senilai Rp 14,76 triliun.
Baca Juga
Prabowo Resmikan Akad Massal 62.000 Unit KPR Subsidi dan KUR Perumahan Rp 880 Miliar
Guna terus mendukung Program 3 Juta Rumah yang merupakan salah satu program strategis pemerintah, BP Tapera terus meningkatkan layanannya melalui berbagai inovasi. Heru menuturkan bahwa BP Tapera saat ini terus melakukan peningkatan kualitas tata kelola rumah subsidi melalui inovasi layanan digital BP Tapera, dengan membangun ekosistem pembiayaan perumahan yang terintegrasi, berbasis data, dan real-time.
Lebih lanjut, Heru menjelaskan, melalui inovasi Trilogi Stok, data sistem ketersediaan rumah diintegerasikan secara real-time antara pengembang perumahan, bank penyalur, dan konsumen. Hal ini dilakukan sebagai wujud perlindungan konsumen untuk memastikan rumah subsidi layak huni sebelum diakadkan.
BP Tapera juga melakukan penguatan Infrastruktur IT melalui peningkatan kapasitas komputasi, AI, dan penyimpanan data yang didukung keamanan siber bersama BSSN. Heru menyatakan bahwa BP Tapera saat ini juga telah menyiapkan skema perluasan manfaat KPR Subsidi.
“Menindaklanjuti komitmen pemerintah untuk menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi pekerja, khususnya di kawasan industri, kami telah mendukung penyiapan skema perluasan manfaat KPR Subsidi, baik hunian tapak maupun vertikal atau rusun,” pungkas Heru.