May Day 2026, Ini Daftar 18 Kebijakan Pro-Buruh dan Pro-Pekerja Prabowo
JAKARTA, investortrust.id - Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 yang dipusatkan di Silang Monas, Jakarta, Jumat (1/5/2026). Kehadiran Prabowo disambut massa buruh yang diperkirakan mencapai sekitar 200.000 orang.
Dengan kehadirannya ini, Prabowo telah dua tahun berturut-turut menghadiri dan memperingati May Day bersama para buruh. Selain kehadiran secara fisik, Prabowo menunjukkan keberpihakannya kepada kaum buruh melalui sejumlah kebijakan.
Baca Juga
Hadiri May Day Fiesta 2026 di Monas, Prabowo Disambut Ratusan Ribu Buruh
Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan, kehadirannya dalam peringatan May Day 2026 merupakan bentuk apresiasi, penghormatan, dan penghargaan terhadap perjuangan kaum buruh, tani, dan nelayan. Prabowo menegaskan tekad dan sumpahnya untuk berjuang bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama mereka yang hidupnya masih sulit.
"Itu adalah tugas saya, itu adalah tugas pemerintah yang saya pimpin, dan itu adalah tekad kami. Kami tidak akan gentar, kami tidak akan menyerah, kami tidak akan ragu-ragu untuk membela kepentingan rakyat Indonesia," tegas Prabowo.
Prabowo meyakini, masyarakat, terutama kaum buruh dapat menilai kebijakan yang diambil pemerintahannya merupakan kebijakan yang membela kepentingan rakyat Indonesia, terutama kaum buruh. Beberapa di antaranya, pemerintah telah mengangkat tokoh buruh, Marsinah sebagai pahlawan nasional. Selain itu, pemerintah bersama DPR telah mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) setelah penantian selama 22 tahun.
"Saya kira dalam satu tahun ini, saudara-saudara bisa menilai kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah yang saya pimpin adalah kebijakan-kebijakan yang membela seluruh rakyat Indonesia, terutama kaum buruh," katanya.
Baca Juga
Putuskan Gelar May Day 2026 di Monas, KSPI Ungkap Pertemuan dengan Prabowo
Berikut daftar 18 kebijakan Prabowo yang pro-buruh dan pro-pekerja. Daftar ini belum termasuk berbagai program atau kebijakan yang baru akan diumumkan pada hari ini oleh Presiden Prabowo di Peringatan Hari Buruh 1 Mei 2026:
1. Kenaikan Upah Minimum 2025 sebesar 6,5%.
2. Kenaikan Upah Minimum 2026 sebesar 5% sampai 8% menyesuaikan kondisi per Provinsi.
3. Marsinah telah ditetapkan menjadi pahlawan nasional.
4. Subsidi rumah bagi pekerja dan buruh sebanyak lebih dari 274 ribu unit.
5. Bantuan subsidi upah (BSU) tahun 2025 mencakup 15 juta pekerja atau buruh dengan nominal Rp. 600.000 per orang.
6. Insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah bagi 2,2 juta pekerja berpenghasilan hingga Rp. 10 juta di sektor tertentu.
7. Pemberian Bonus Hari Raya sebesar 25% dari rata-rata pendapatan bulanan bagi 3 juta pengemudi ojek dan transportasi online.
8. Program Magang Nasional 100.000 peserta yang digaji UMP serta mendapatkan sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
9. RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga disahkan jadi UU setelah penantian 22 tahun. UU PPRT mengatur secara komprehensif mengenai pekerja rumah tangga mulai dari perekrutan, waktu kerja, lingkup pekerjaan, hubungan kerja, hak dan kewajiban pekerja rumah tangga, pemberi kerja, perusahaan penempatan pekerja rumah tangga, pelatihan vokasi, perizinan, larangan, sanksi administratif, hingga pembinaan, pengawasan, dan penyelesaian perselisihan.
10. 1,2 juta lapangan kerja baru sudah terbuka hanya dari program Makan Bergizi Gratis.
11. 2,7 juta lapangan kerja baru terbuka dari investasi Rp. 1.931 triliun di tahun 2025.
12. 600.000 lapangan kerja baru akan terbuka dari program hilirisasi Danantara, termasuk dari 13+13 proyek yang sudah groundbreaking.
13. Anak-anak buruh, istri buruh yang hamil dan menyusui dapat MBG diantar ke rumah atau di sekolah.
14. Seluruh buruh dan keluarga buruh dapat Cek Kesehatan Gratis.
15. Harga BBM subsidi dijaga stabil di tengah gejolak perang global untuk jaga daya beli buruh.
16. Pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan melalui penyesuaian iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM), dengan diskon iuran 50 persen bagi peserta bukan penerima upah (BPU) pengemudi dan kurir daring diperluas mencakup petani, nelayan, pedagang, peternak, dan kelompok pekerja lainnya.
17. Program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) juga ditambah berupa uang tunai sebesar 60 persen dari upah selama enam bulan, disertai akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
18. Program pelatihan vokasi nasional sesuai kebutuhan industri dengan target 70.000 peserta pada tahun ini bagi lulusan SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah.
