Menhaj Siap Stop Bahasan War Ticket Haji jika Dinilai Terlalu Prematur
JAKARTA, investortrust.id – Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf, memberikan klarifikasi terkait polemik wacana war ticket untuk keberangkatan haji. Ia menegaskan pemerintah siap menghentikan pembahasan wacana war ticket haji tersebut apabila dinilai terlalu dini atau prematur untuk diterapkan saat ini.
Hal itu disampaikan Gus Irfan, sapaan Irfan Yusuf saat menanggapi dinamika publik dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).
“Kalau dianggap terlalu prematur, akan kita tutup dulu sampai hari ini, sambil kita menyelesaikan haji kita yang sudah di depan mata,” ujar Gus Irfan.
Baca Juga
Biaya Penerbangan Haji 2026 Bengkak Rp 1,77 Triliun, Menhaj Konsultasi ke Kejagung
Gus Irfan secara terbuka mengakui istilah war ticket haji tersebut muncul pertama kali dari dirinya. Ia menyatakan bertanggung jawab penuh atas penggunaan istilah yang kemudian memicu perdebatan luas di masyarakat.
“Kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab, saya adalah orang pertama yang melontarkan istilah war ticket ini,” tegasnya.
Meski muncul gagasan baru, ia memastikan fokus utama Kementerian Haji (Kemenhaj) saat ini adalah memastikan kesiapan dan kelancaran penyelenggaraan ibadah haji yang sudah di depan mata. Inovasi atau kebijakan baru dipastikan tetap berada di bawah prioritas operasional haji tahun ini.
Baca Juga
Petugas Haji 2026 Mulai Diberangkatkan ke Tanah Suci 17 April
Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, memberikan catatan kritis terkait wacana war ticket tersebut. Menurutnya, masalah dasar haji tidak bisa diselesaikan hanya dengan sistem tiket karena sangat bergantung pada kebijakan kuota dari Pemerintah Arab Saudi.
“Proses haji kita ini tidak bisa diselesaikan oleh Indonesia sendiri. Karena tempat hajinya ada di Saudi. Maka Saudi dan Indonesia harus bersepakat,” kata Marwan menekankan