Hashim Sebut Indonesia Jadi Magnet Baru Investor Karbon Global

JAKARTA, investortrust.id – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyatakan Indonesia kini menjelma menjadi magnet baru bagi investor karbon global, seiring terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pasar Karbon. Regulasi ini dinilai memberi kepastian hukum dan arah kebijakan yang selama hampir satu dekade dinantikan komunitas internasional.

Hashim mengungkapkan, antusiasme pelaku pasar karbon global terlihat jelas dalam berbagai forum internasional yang dihadirinya, termasuk pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30) di Brasil. Dalam salah satu side event penting di Sao Paulo, regulasi pasar karbon Indonesia menjadi perhatian pelaku dari Amerika Serikat, Inggris, Eropa, hingga Asia.

“Perpres ini benar-benar menjadi game changer. Banyak pelaku internasional terlihat jelas antusiasme mereka terhadap terbitnya Perpres 10 Tahun 2025 ini. Menurut pelaku internasional, regulasi ini nyaris sempurna karena memuat seluruh aspek yang dibutuhkan pasar karbon global,” ujar Hashim dalam acara ESG Sustainable Forum 2026 di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Dia menjelaskan, Perpres 10/2025 tidak hanya menetapkan kerangka pasar karbon nasional, tetapi juga memberikan kepastian timeline implementasi. Pemerintah menargetkan pasar karbon Indonesia sudah beroperasi penuh pada akhir Juni 2025, dan memasuki fase perdagangan aktif pada Juli mendatang.

“Pada bulan Juli, kita berharap perdagangan karbon sudah berjalan dalam skala signifikan, bahkan berpotensi mendatangkan miliaran dolar AS bagi Indonesia. Ini adalah terobosan besar setelah satu dekade persiapan, dengan seluruh menteri di Kabinet Merah Putih memiliki visi yang sama: kebijakan ini harus berhasil,” tegasnya.

Baca Juga

Transaksi Kredit Karbon Indonesia Tembus 2,75 Juta Ton CO₂ di COP 30 Brazil

Menurut Hashim, saat ini pemerintah tengah menyelesaikan penguatan infrastruktur pendukung, termasuk penggabungan sistem registrasi karbon menjadi Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK). Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan integritas, transparansi, dan akuntabilitas perdagangan karbon Indonesia di mata pasar global.

Lebih jauh, Hashim menegaskan bahwa daya tarik utama Indonesia terletak pada pendekatan nature-based solutions. Hutan, mangrove, dan ekosistem laut seperti rumput laut dan padang lamun (seagrass) menjadi aset strategis yang sangat diminati investor karbon internasional.

“Selama ini, mereka tidak terlalu tertarik pada pendekatan berbasis industri, seperti pabrik kimia, semen, atau PLTU. Yang menarik bagi mereka justru solusi berbasis alam,” kata Hashim.

Dia menerangkan bahwa Perpres 10/2025 ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup, bersama kementerian terkait, serta masukan dari masyarakat sipil dan komunitas nonpemerintah, turut membentuk fondasi kebijakan pasar karbon nasional.

“Saya sangat optimistis. Saya mengikuti berbagai forum di New York, Brasil, dan London, mendampingi Presiden dalam agenda internasional terkait carbon market. Responsnya sangat positif,” sebut adik Presiden Prabowo Subianto tersebut