Pos Indonesia Terbitkan Sukuk Ijarah Senilai Rp 1 Triliun
JAKARTA, investortrust.id – PT Pos Indonesia (Persero) telah melakukan Pencatatan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Pos Indonesia Tahap I Tahun 2024, senilai Rp 1 triliun di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Perseroan mengantongi pemeringkatan dari PT Fitch Ratings Indonesia, yakni A (idn) atau single A dengan Wali Amanat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Sukuk Ijarah tersebut, terdiri dari Seri A senilai Rp 100 miliar, Seri B Rp 750 miliar, dan Seri C Rp 150 miliar.
Direktur Utama Perseroan Faizal Rochmad Djoemadi menjelaskan, aksi korporasi itu merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk memperkuat struktur keuangan. Sekaligus mendukung rencana ekspansi serta pengembangan bisnis jangka panjang.
Baca Juga
BRI dan Pos Indonesia Perkuat Sinergi, Luncurkan Fitur “Kirim Barang” melalui PosAja! di BRImo
“Sukuk Ijarah ini diterbitkan dengan tujuan memperoleh dana yang akan digunakan untuk berbagai keperluan korporasi, termasuk pengembangan infrastruktur,” ujar Faizal di Gedung BEI, Jumat (10/1/2025).
Penghimpunan dana dari penerbitan sukuk ijarah akan dipakai untuk menjalankan program kerja perusahaan, seperti pengembangan digitalisasi bisnis perusahaan, pengembangan sistem customer relationship management (CRM), perbaikan infrastruktur, dan inovasi bisnis digital.
Selain itu hasil sukuk ijarah akan digunakan untuk menambah modal kerja perseroan, demi memenuhi kegiatan usaha, termasuk beban operasional, beban pemasaran, dan beban pengembangan usaha atas kegiatan jasa keuangan. Ada pula kegiatan usaha surat pos dan paket pos, atau beban lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha perseroan.
Baca Juga
Ekonomi Indonesia 2025 Diprediksi Positif, HSBC: Peluang Bagi Investasi di Obligasi Rupiah
“Penawaran umum sukuk ijarah ini juga mencerminkan komitmen PT Pos Indonesia untuk menyediakan instrumen investasi, yang sesuai dengan prinsip syariah kepada masyarakat dan investor,” sambung Faizal.
Dari total pengumpulan dana Rp 1 triliun, perseroan berencana menggunakan 10% atau Rp 100 miliar untuk pelunasan utang kepada Bank Neo Commerce. Kemudian Rp 325 miliar untuk investasi belanja modal (capital expenditure/capex). Sebanyak 85% capex ini akan difokuskan untuk ekspansi di bidang IT dan digitalisasi.
“Karena memang hari ini, lifestyle masyarakat untuk berhubungan dengan pos sudah berubah digital. Kami melayani masyarakat dengan channel digital,” jelas Faizal.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut memiliki tiga kanal digital, satu untuk retail yang digunakan sebagai post-based product, terdiri dari layanan keuangan modern. Kemudian segmen kedua adalah UMKM, melalui post-agile UMKM yang memenuhi kebutuhan ekosistem pengusaha ukuran tersebut.
Baca Juga
Saham Emiten Prajogo (CUAN) Melesat 84% Sebulan hingga Masuk UMA, Manajemen Ungkap Dua Faktor Ini
Ketiga, untuk segmen korporasi, Pos Indonesia menyiapkan platform bernama Glint. Glint adalah Global Logistics Indonesia Platform. Dengan pelayanan secara digital, perusahaan juga menjalankan proses pelayanan internal secara digital, mulai dari aspek keuangan, sumber daya manusia, hingga administrasi.
“Semua kami digitalisasi sehingga cara kerja kita makin efisien, cepat, dan akurat. Kami melakukan otomasi sorting dengan robotik sehingga mengurangi kesalahan human error,” paparnya lebih jauh.
Faizal pun mengatakan, hasil penawaran umum berkelanjutan sukuk ijarah tidak akan habis dipakai pada 2025, melainkan sebagian untuk investasi tahun 2026, bahkan sebagian kecil akan dianggarkan pada 2027.