DEN Siapkan Implementasi Digitalisasi Sesuai Target Presiden Prabowo  

JAKARTA, investortrust.id - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan bahwa pemerintah telah menyiapkan program prioritas yang harus dikejar dalam waktu dekat.  Salah satu proyek digitalisasi yang akan dikerjakan adalah pembaruan dalam government technology (GovTech) versi 6.0 e-catalog.

Inisiatif government technology akan membantu pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, memerangi korupsi, dan memperkuat pengelolaan data. "Minggu depan ada lagi genome sequencing. Proyek itu milik Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pertanian yang juga sudah kita siapkan tiga tahun sejak waktu Kementerian Kemaritiman dan Investasi,” kata Luhut di kantor DEN, di kawasan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (9/1/2024).

Luhut mengatakan DEN kerap melakukan rapat berkala dengan Presiden Prabowo Subianto dan pengembangan digitalisasi layanan pemerintahan ini telah disetujui oleh Prabowo, termasuk dengan eksekusi program yang disampaikan.

Baca Juga

Gabung BRICS, DEN Tegaskan Indonesia Negara Berdaulat yang Independen

“Salah satu yang sangat penting menurut saya adalah government technology. Itu akan menjawab banyak sekali pertanyaan mengenai korupsi, efisiensi, single data, dan segala macam,” kata dia.

Mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi tersebut menyebutkan bahwa pengembangan Digital ID tersebut harus cepat. Sebab, Prabowo memberikan shock therapy dan ingin program digitalisasi layanan pemerintahan dapat digunakan pada 17 Agustus 2025. “Presiden sudah memberikan shock therapy kepada dewan, dia (Prabowo) mau program sudah mulai jalan Agustus,” ucap dia.

Baca Juga

Menpan-RB Tegaskan Pentingnya Digital ID untuk Integrasi Pelayanan Publik

Anggota DEN Septian Hario Seto mengatakan, terdapat empat pilar digitalisasi layanan pemerintahan. Pilar pertama, optimalisasi penerimaan negara,  kedua efisiensi belanja negara, ketiga kemudahan layanan publik, dan keempat kemudahan berusaha.

“Pondasi utama dari keempat pilar ini adalah digital public infrastructure atau Digital ID. Itu menjadi sangat penting dan pesan Bapak Presiden, belia ingin melihat perkembangan dari orang-orang yang sudah terdaftar dalam Digital ID pada 17 Agustus,” kata Seto.