Bursa Karbon Masih Sepi Transaksi, OJK: ETS Eropa Butuh Waktu 15 Tahun
JAKARTA, investortrust.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan alasan bursa karbon yang hingga kini masih sepi, setelah diluncurkan 26 September 2023.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan, Inarno Djajadi, mengatakan, bila merujuk pada Emission Trading Scheme (ETS) atau perdagangan emisi di Eropa yang membutuhkan waktu 10 sampai 15 tahun untuk dapat menurunkan emisi karbon. Sehingga kata dia, Indonesia masih punya waktu yang panjang untuk sampai ke sana.
“Mereka (Bursa Karbon) tidak berdiri sendiri. Sangat terkait dengan dengan primary market juga, dan itu (kewenangannya) bukan di kami” ujar Inarno Djajadi di Pertemuan Dewan Komisioner OJK dengan Pemimpin Redaksi Media Massa Nasional di Jakarta, Senin (20/5/2024) malam.
Baca Juga
Dorong Pengembangan Aset Kripto, OJK Akan Lebih Sering Gunakan “Pedal Gas” Dibanding “Rem”
Sebagai catatan, dalam skema ETS, pemerintah akan membuat alokasi kuota emisi karbon pada awal periode. Sehingga apabila suatu perusahaan menghasilkan emisi melebihi kuota, maka perusahaan itu dapat membeli tambahan kuota dari perusahaan yang memiliki kuota tidak terpakai.
Inarno menjelaskan, bahwa terdapat hal lain yang harus dipenuhi sebelum dapat menjual belikan karbon. Oleh sebab itu, ekosistem berperan penting dalam perdagangan bursa karbon.
“Tentunya ini bukan satu-satunya carbon pricing bahwa disamping perdagangan bursa kan ada hal lain yang harus dipenuhi yaitu carbon tax, batas atas dan lain sebagainya. Kalau kita hanya melihat hanya bursa karbonnya saja tanpa ada ekosistem yang lain yang mendukung itu memang agak sulit,” jelasnya.
Baca Juga
Perkuat Perlindungan Konsumen, OJK Tindak Lebih dari 9.000 Entitas Keuangan Ilegal
Menurutnya, perlu untuk membangun ekosistem pendukung pengembangan bursa karbon agar misi Net Zero Emission dapat tercapai. “Yang tertinggi itu carbon tax-nya juga tinggi sekali, ini ekosistem yang lain harus kita dorong supaya bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.
Lebih lanjut, Inarjo menuturkan bahwa OJK hanya mendapat amanah sebagai secondary market, bukan sebagai primary market untuk bursa karbon menurut UUP2SK.
Dalam kesempatan lain, Inarno memaparkan bahwa potensi bursa karbon juga masih sangat besar ke depannya. Sejak diluncurkan pada 26 September 2023 hingga April 2024, tercatat 57 pengguna jasa bursa karbon dengan 2 penjual dan 31 pembeli yang mendapatkan izin dengan total volume sebesar 572.064 ton CO2 ekuivalen dengan akumulasi nilai sebesar Rp35,31 miliar.
“Tentunya ke depan potensi bursa karbon masih sangat besar mempertimbangkan terdapat 3.708 pendaftar yang tercatat di SRN PPI dan tingginya potensi unit karbon yang dapat ditawarkan,” ujar Inarno dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Bulanan Otoritas Jasa Keuangan secara daring, Senin (13/5/2024).