Pelaku Industri Usul PPh Final 0,001% untuk Transaksi Bursa Berjangka

JAKARTA, investortrust.id - Pelaku industri perdagangan berjangka mengusulkan penerapan kembali Pajak Penghasilan (PPh) final bagi transaksi perdagangan berjangka komoditas dengan tarif sebesar 0,001% dari nilai transaksi.

Usulan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian perpajakan sekaligus mendorong pertumbuhan industri perdagangan berjangka di Indonesia.

Pelaku industri perdagangan berjangka dari PT Trive Invest Futures Ali Hidayah menjelaskan, transaksi di industri ini memiliki volume yang sangat besar sehingga pengenaan tarif kecil tetap dapat menghasilkan penerimaan pajak yang berarti.

“Jangan melihat 0,001%-nya, tapi pengalinya. Bisa 1 juta lot, bisa 2 juta lot dalam waktu sebulan misalkan. Malah waktu Covid itu fantastis, bisa sampai 3 juta lot dalam satu bulan,” ujarnya, dalam Podcast Primus Indepth, di Kantor Investortrust, The Convergence Indonesia, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Baca Juga

Bursa Berjangka Indonesia Bakal Punya Bursa Fisik Mineral dan Komoditas Strategis pada 2027

Ia menilai, mekanisme pemotongan pajak berdasarkan transaksi juga akan mempermudah administrasi perpajakan. Perusahaan pialang dan lembaga kliring nantinya dapat menjalankan fungsi pemotongan, pencatatan, serta penyetoran pajak sesuai mekanisme yang ditetapkan.

Dalam usulan tersebut, tarif PPh final ditetapkan sebesar 0,001% dari nilai transaksi atau national value. Nilai transaksi tersebut dihitung berdasarkan volume transaksi dikalikan dengan harga produk yang diperdagangkan.

Baca Juga

Pemerintah akan Perluas Target Insentif PPh 21 DTP pada 2027

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Aspebtindo) Agung Wisnuaji mengungkapkan, usulan mengenai PPh final telah dibahas bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Respons otoritas pajak terjadap kajian yang disampaikan pelaku industri disebut cukup positif.

“Kondisi sekarang sudah jauh lebih baik, atensinya juga positif sekali dari DJP. DJP juga melakukan audiensi dengan pelaku-pelaku usaha yang ada di industri kami,” katanya.

Menurut Agung, penerapan PPh final diharapkan tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tapi juga memberikan ruang bagi industri untuk berkembang.