Bursa Berjangka Indonesia Bakal Punya Bursa Fisik Mineral dan Komoditas Strategis pada 2027
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Industri perdagangan berjangka komoditi di Indonesia berpotensi memasuki babak baru dengan rencana pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) yang ditargetkan beroperasional pada Januari 2027.
Berbeda dengan bursa berjangka yang memperdagangkan kontrak derivatif, BMKS akan menjadi tempat transaksi komoditas secara fisik, seperti crude palm oil (CPO). Kehadirannya diharapkan mempertemukan pemilik komoditas dengan pembeli yang membutuhkan pasokan secara langsung.
Komite Tim Teknis Pajak Final Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Aspebtindo) Udi Margo Utomo menjelaskan, bursa fisik dan bursa berjangka memiliki fungsi berbeda tapi saling melengkapi dalam ekosistem perdagangan komoditas.
“Bursa fisik itu akan mempertemukan pemilik fisik dan peminat fisik. Contoh umpamanya CPO, berarti yang punya kebun CPO. Dan peminat fisik CPO, berarti kemungkinan adalah mereka-mereka yang memang akan mengolah CPO menjadi turunannya yang lain,” ujarnya, dalam Podcast Primus Indepth, di Kantor Investortrust, The Convergence Indonesia, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Baca Juga
Sementara itu, perdagangan berjangka memiliki fungsi utama sebagai instrumen lindung nilai (hedging) untuk melindungi pelaku usaha dari risiko perubahan harga komoditas.
Menurut Udi, perdagangan berjangka juga berperan membentuk harga acuan atau price discovery yang dapat digunakan pelaku pasar sebagai referensi dalam mengambil keputusan transaksi fisik.
“Fungsi utama dari perdagangan berjangka adalah untuk lindung nilai (hedging). Salah satu tujuan bursa berjangka output-nya memang salah satunya adalah price discovery, untuk ada harga referensi,” katanya.
Ia menambahkan, kontrak berjangka umumnya memiliki jangka waktu enam bulan atau satu tahun, bergantung pada ketentuan masing-masing kontrak.
Baca Juga
Prabowo Targetkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Beroperasi 1 Januari 2027
Di lain sisi, Udi menilai aktivitas spekulasi turut menjadi bagian penting yang membuat perdagangan berjangka lebih ramai. Kehadiran spekulan membantu mempertemukan kepentingan penjual yang menginginkan harga tinggi dengan pembeli yang mencari harga lebih rendah.
“Spekulan inilah yang bermain tidak butuh fisik, dia hanya butuh gain. Yang akan mempertemukan harga yang tinggi dan rendah,” ucapnya.
Perizinan Bursa Berjangka Libatkan 3 Regulator
Dari sisi pengawasan, Komite Tim Teknis Pajak Final Aspebtindo Wishnu Broto menyebut industri perdagangan berjangka kini berada dalam masa transisi setelah berlakunya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Sebelumnya, perizinan perusahaan pialang maupun pedagang berjangka berada di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).
Namun, pengawasan derivatif kini terbagi berdasarkan underlying instrumen, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk derivatif dengan underlying efek, serta Bank Indonesia (BI) untuk derivatif dengan underlying pasar uang dan valuta asing (valas).
“Sekarang memang masih dalam masa transisi, di mana UU P2SK itu keluar 2023 dan mulai berlaku di peraturan pemerintahnya itu 2025,” ujar Wishnu.
Ketua Umum Dewan Pengurus Aspebtindo Zulfan Syaiful Bahri menambahkan, perusahaan yang telah memiliki izin sebelum perubahan regulasi cukup mendaftarkan izin prinsip kepada regulator terkait selama masa transisi.
Ke depan, perusahaan juga berpeluang mengkhususkan kegiatan usahanya pada produk tertentu sehingga tidak seluruhnya harus mengantongi izin dari tiga regulator.
“Bisa saja nanti ada perusahaan yang mengkhususkan dirinya untuk bertransaksi di valuta asing atau derivatif valuta,” kata Zulfan.
