Presiden Prabowo Komitmen Jaga Defisit APBN 3% dan Rasio Utang 40% pada 2026

JAKARTA, investortrust.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap berada di bawah level 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai mengikuti Rapat Kerja Pemerintah bersama Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Rabu (8/4/2026).

Airlangga menjelaskan bahwa selain menjaga defisit, pemerintah juga berkomitmen mengelola rasio utang di level 40%, meskipun undang-undang memperbolehkan hingga batas 60%. Strategi ini merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas fiskal hingga akhir tahun.

“Bapak Presiden berkomitmen bahwa rasio utang dijaga di level 40% dan budget deficit dijaga di level 3%. Ini akan dipertahankan sampai dengan akhir tahun,” ujar Airlangga.

Kondisi ekonomi nasional saat ini dinilai cukup resilien. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2025 tercatat sebesar 5,39% secara tahunan (year-on-year), menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan performa tertinggi di antara anggota G20, hanya berada di bawah India.

"Perekonomian kita di antara negara G20 kita hanya lebih rendah dari India dengan pertumbuhan di kuartal IV (2025) sebesar 5,39%" kata dia.

Baca Juga

Presiden Prabowo Instruksikan APBN Tutupi Rp1,77 Triliun Kenaikan Biaya Haji 2026

Optimisme menjaga ruang fiskal APBN 2026 juga didorong oleh situasi global, khususnya gencatan senjata antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran selama dua pekan terakhir. Momentum ini diproyeksikan dapat menurunkan harga minyak mentah dunia, di mana harga WTI telah turun ke level US$ 96,7 per barel dan Brent ke US$ 95,23 per barel.

"Harga BBM atau harga oil WTI tadi turun ke US$ 96,7 (per barel) dan Brent ke US$ 95,23 (per barel). Kelapa sawit juga turun sedikit namun masih di angka US$ 1.192 (per ton)" ucap dia.

Selain faktor eksternal, ketahanan anggaran juga diperkuat melalui kebijakan domestik. Airlangga menyebut penerapan mandatori biodiesel B50 mulai 1 Juli mendatang disepakati untuk meningkatkan ketahanan fiskal. “

"Untuk energi, dari Kementerian ESDM, kita sudah menyepakati per 1 Juli B50, di mana itu meningkatkan ketahanan anggaran dari saving sebesar Rp 158 triliun," jelasnya

Meski terdapat penghematan, pemerintah juga menyiapkan alokasi untuk mengompensasi kenaikan harga avtur. Intervensi dilakukan melalui kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sehingga kenaikan harga tiket pesawat dapat ditekan di kisaran 9% hingga 13%.

Langkah serupa juga diterapkan pada biaya haji 2026. Pemerintah memutuskan untuk menyerap beban kenaikan harga avtur sebesar Rp 1,77 triliun melalui APBN guna melindungi 220.000 jemaah.

"Jadi tidak ada kenaikan biaya haji, dan ini diabsorpsi untuk 220.000 jemaah haji dan angka anggarannya Rp 1,77 triliun dibebankan kepada APBN. Dengan demikian tidak ada dampak bagi para peserta jemaah haji," tutup Airlangga.