Presiden Prabowo Instruksikan APBN Tutupi Rp1,77 Triliun Kenaikan Biaya Haji 2026
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Pemerintah mengambil langkah cepat untuk mengintervensi potensi lonjakan biaya ibadah haji tahun 2026 akibat fluktuasi harga energi global.
Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas agar beban kenaikan biaya operasional penerbangan tidak dibebankan kepada jemaah, melainkan ditanggulangi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa usulan kenaikan biaya muncul dari maskapai penyelenggara haji menyusul meroketnya harga avtur dunia. Kondisi ini dikategorikan sebagai force majeure yang memengaruhi struktur biaya penerbangan secara signifikan.
"Garuda Indonesia telah mengajukan usulan kenaikan per jemaah sekitar Rp7,9 juta. Sementara itu, Saudia Airlines mengajukan kenaikan sebesar 480 dolar AS atau setara dengan Rp8 juta per jemaah," ujar Dahnil saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Menanggapi tekanan tersebut, Presiden Prabowo memutuskan untuk tidak menaikkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bpih) yang ditanggung jemaah. Sebaliknya, pemerintah berkomitmen menyerap selisih biaya tersebut demi menjaga keterjangkauan bagi masyarakat. Dahnil memaparkan bahwa berdasarkan perhitungan awal, total anggaran yang harus disiapkan negara mencapai angka yang cukup signifikan.
Baca Juga
Pemerintah Pastikan Biaya Haji 2026 Turun Rp2 Juta meski Harga Avtur Dunia Naik
“Keputusan Presiden memerintahkan tidak boleh ada beban tambahan kepada jemaah. Total yang harus ditanggung APBN diperkirakan mencapai Rp1,77 triliun. Kami akan melakukan perhitungan ulang untuk rincian pastinya," jelas Dahnil.
Selain mengandalkan APBN, pemerintah akan membuka ruang diskusi dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Sinergi ini bertujuan memastikan bahwa penggunaan dana kompensasi tetap mengikuti prinsip tata kelola keuangan yang sehat tanpa mengganggu nilai manfaat jemaah di masa mendatang.
"Nanti akan dibicarakan lebih rinci mengenai mekanisme penyalurannya. Yang jelas, prioritas pemerintah adalah memastikan keberangkatan haji berjalan lancar di tengah krisis energi global," tutupnya.