Purbaya Sebut Efisiensi Anggaran K/L untuk Jaga Defisit di Bawah 3% dari PDB

JAKARTA, investortrust.id -Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kebijakan efisiensi dan prioritisasi anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang mencapai Rp130,2 triliun bertujuan menjaga stabilitas fiskal. Langkah ini diambil guna memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali di bawah ambang batas 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Itu untuk memastikan APBN di bawah 3% (dari PDB) defisitnya. Jadi secara nggak langsung ke sana arahnya, (maksudnya) ke subsidi BBM,” kata Purbaya, menjawab pertanyaan investortrust.id, saat taklimat media di kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Purbaya menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memilih untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi meskipun harga minyak mentah dunia sedang merangkak naik. Keputusan ini didasari pada pertimbangan matang mengenai daya beli masyarakat.

Bendahara Negara menjelaskan keputusan tak menaikkan harga BBM subsidi menyangkut kebutuhan masyarakat. Keputusan tersebut diakuinya telah menjadi perdebatan lawas di kalangan ekonom.

“Ketika BBM naik, beban hidup rakyat terutama yang kecil kan terganggu,” jelas dia.

Dari perspektif ekonomi, Purbaya mengakui bahwa kenaikan harga BBM memang dapat memperkuat kas negara. Namun di sisi lain berisiko membuat masyarakat harus membayar lebih untuk kebutuhan pokok, yang pada akhirnya memicu perlambatan ekonomi. Ia juga berpendapat bahwa masyarakat sering kali lebih efisien dalam mengalokasikan dana yang ia miliki ketimbang pemerintah.

“Pertanyaannya, siapa yang lebih efisien mengalokasikan uang? Masyarakat atau pemerintah? Mungkin, dalam jangka pendek, lebih efisien masyarakat,” jelas dia.

Baca Juga

Soal Refocusing Anggaran, Purbaya Klaim Pangkas Sejumlah Belanja Operasional K/L

Purbaya menyebut pemerintah tidak akan bisa membelanjakan uang yang tersedia secara efisien. Dengan kondisi keuangan yang sama, masyarakat lebih mengetahui kebutuhannya.

“Karena dia (masyarakat) belanja sesuai dengan kebutuhannya, sehingga pas. Kalau saya, bisa saja bagi-bagi rata tuh ke kementerian/lembaga [K/L) sehingga efisiensinya berkurang,” kata dia.

Sebelumnya diberitakan, kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi anggaran sejumlah K/L. Akan tetapi, angka tersebut akan diberikan terlebih dahulu ke K/L terkait.

“Nanti kita kasih dulu ke K/L, nanti mereka ribut kalau tahu dari Anda,” kata Purbaya.

Purbaya mengungkapkan bahwa besaran efisiensi tiap K/L tidak akan seragam. Keputusan untuk melakukan pemotongan secara terpusat diambil setelah rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjukkan hasil yang tidak sinkron. Alih-alih menawarkan efisiensi, sejumlah perwakilan K/L justru mengajukan tambahan anggaran. Tak main-main, kenaikan yang diminta perwakilan K/L bahkan ada yang mencapai 50%.

“Jadi, kita putuskan, kalau gitu kita saja yang mutusin [pemotongan] deh. Kitan pangkas merata dari sini, nanti mereka adjust,” jelas dia.“Jadi, kita putuskan, kalau gitu kita saja yang mutusin (pemangkasan) deh. Kita pangkas merata dari sini (Kemenkeu), nanti mereka adjust,” jelas dia.