Pemerintah Belum Tetapkan Satgas Proyek Giant Sea Wall, Ini Alasannya
JAKARTA, investortrust.id - Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan pemerintah belum menentukan satuan tugas (satgas) proyek giant sea wall atau tanggul laut raksasa di pantai utara (pantura) Pulau Jawa. Satgas tersebut merupakan amanat saat seminar nasional “Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut (Giant Sea Wall), awal Januari 2024.
“Untuk bikin satgas harus mapping dulu, konsepnya seperti apa, kajiannya sudah ada dan ini sudah masuk PSN (proyek strategis nasional)” kata Susi, sapaan Susiwijono, seusai menghadiri Investortrust Economic Outlook 2024 “Investasi dan Sektor Bisnis yang Bertumbuh di Tahun Politik”, di Artotel Mangkuluhur Suites, Jakarta, Kamis (25/1/2024).
Baca Juga
Tak Sekadar Tanggul, 'Giant Sea Wall' Bisa Jadi Infrastruktur Pertahanan
Susi mengatakan saat ini tanggul pantai telah terbangun di Jakarta Utara. Sementara tanggul laut masih terus dilakukan kajiannya.
“Ini teknisnya sedang dibahas. Kajiannya seperti apa, satgas yang dibutuhkan seperti apa, pasti kan harus melibatkan Kementerian PUPR, ATR/BPN, KKP, dan semuanya. Itu kita susun bersama-sama satgas,” kata dia.
Kajian untuk proyek ini juga mendalami berapa lama proyek tanggul laut akan dikerjakan. Dari durasi inilah, kata Susi, pemerintah dapat mengetahui biaya pengerjaannya.
Tanggul laut yang memanjang di pesisir Pantura Pulau Jawa merupakan wacana lama pemerintah. Susi menyebut wacana ini mengingat adanya kerusakan akibat banjir rob, abrasi, dan lainnya yang terjadi di Pantura Pulau Jawa.
Baca Juga
Segini Estimasi Biaya Pembangunan Giant Sea Wall di Pesisir Utara Jakarta
Meski ibu kota akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Pulau Kalimantan, pantura Pulau Jawa tetap dibutuhkan. Hal ini mengingat Jawa tetap menjadi pusat ekonomi dan bisnis.
“Secara spasial, share (Pulau Jawa) ke ekonomi sebesar 57,12%. Sehingga sudah benar konsepnya, IKN kita dorong sebagai pusat pemerintahan dan Jawa sebagai pusat ekonomi dan bisnis,” kata dia.

