BI Bakal Tahan ‘BI Rate’ di 4,75% dalam RDG Hari Ini

JAKARTA, investortrust.id –Bank Indonesia (BI) diperkirakan menahan suku bunga acuan BI Rate di level 4,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) hari ini (Selasa, 17/3/2026). Ini merupakan keputusan yang paling realistis di tengah meningkatnya tekanan inflasi, volatilitas pasar keuangan global, serta pelemahan nilai tukar rupiah dalam beberapa pekan terakhir.

BI sudah enam bulan berturut-turut mempertahankan BI Rate di level 4,75% setelah menurunkannya dari posisi 5,00% pada 17 September 2025. Hari ini, rezim suku bunga 4,75% diprediksi berlanjut.

“Ruang bagi BI untuk menurunkan suku bunga saat ini relatif terbatas,” kata ekonom makroekonomi dan pasar keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Teuku Riefky dalam keterangan resmi, Selasa (17/3/2026).

Riefky mengungkapkan, kondisi eksternal yang tidak menentu, terutama akibat konflik geopolitik di Timur Tengah, menuntut kebijakan moneter yang lebih berhati-hati. “Dalam situasi seperti sekarang, BI sebaiknya mempertahankan BI Rate di level 4,75% guna menjaga stabilitas rupiah sekaligus mengendalikan tekanan inflasi,” ujar dia.

Baca Juga

Ketegangan Geopolitik Global Hantui Ekonomi RI, 64 Ahli Prediksi Inflasi Bakal Melonjak

Menurut Riefky, salah satu faktor utama yang membatasi ruang pelonggaran kebijakan moneter adalah kenaikan inflasi yang melampaui target Bank Sentral. Pada Februari 2026, inflasi tercatat 4,76% secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dari kisaran target inflasi BI sebesar 1,5–3,5%.

Meski demikian, kata dia, lonjakan inflasi tersebut sebagian besar dipicu efek basis rendah dari kebijakan diskon tarif listrik pada awal 2025. Selain itu, kenaikan harga energi global mulai memberikan tekanan tambahan terhadap inflasi domestik.

“Inflasi memang meningkat, tetapi sebagian dipengaruhi oleh faktor teknis dari basis rendah tahun lalu. Namun, risiko inflasi tetap perlu diwaspadai, terutama dari kenaikan harga energi global,” tutur dia.

Riefky menjelaskan, tekanan lain datang dari meningkatnya ketidakpastian global yang dipicu perang antara AS-Israel dan Iran. Ketegangan tersebut mendorong lonjakan harga minyak dunia dan memicu volatilitas di pasar keuangan negara berkembang, termasuk Indonesia.

Dia menambahkan, sejak konflik tersebut memanas pada akhir Februari, pasar keuangan domestik juga mencatat arus keluar modal asing (capital outflow) yang cukup besar. Dalam beberapa pekan terakhir, investor asing mengambil posisi jual, terutama di pasar obligasi.

Baca Juga

Awal Pekan Rupiah Nyaris Sentuh Lagi Level 17.000, Pasar Pilih Dolar AS Sebagai Aset 'Safe Haven'

Teuku Riefky mengatakan, arus keluar modal asing mencapai US$ 0,75 miliar sejak konflik meletus. Mayoritas berasal dari pasar obligasi, meskipun sebagian diimbangi oleh arus masuk kecil di pasar saham, terutama pada sektor energi yang diuntungkan oleh kenaikan harga minyak.

“Arus keluar modal tersebut turut memberikan tekanan pada rupiah. Dalam beberapa waktu terakhir, rupiah melemah sekitar 1,6% selama tahun berjalan (year to date/ytd) dan sekitar 1% sejak konflik geopolitik tersebut dimulai,” papar dia.

Di sisi lain, menurut Teuku Riefky, pasar obligasi pemerintah mengalami peningkatan imbal hasil (yield) yang cukup signifikan. Yield obligasi tenor satu tahun naik dari sekitar 4,82% menjadi 5,65%. Sedangkan yield obligasi tenor 10 tahun meningkat dari 6,39% menjadi sekitar 6,75%.

“Kondisi ini menunjukkan naiknya premi risiko yang diminta investor terhadap aset keuangan Indonesia. Jika BI memangkas BI Rate di tengah kondisi seperti ini, selisih suku bunga dengan negara lain akan semakin menyempit dan berpotensi menambah tekanan pada rupiah,” tandas dia.

Baca Juga

Banyak Negara Dilanda Krisis, Prabowo Minta Rakyat Tetap Tenang

Dia mengemukakan,konflik geopolitik juga memunculkan risiko inflasi impor melalui kenaikan harga energi global. Situasi ini membuat kebijakan pelonggaran moneter berpotensi memperbesar tekanan inflasi di dalam negeri.

Di tengah kondisi tersebut, Riefky menilai langkah paling tepat bagi BI adalah menjaga stabilitas terlebih dahulu sambil memantau perkembangan ekonomi global dan domestik. “Fokus kebijakan saat ini sebaiknya diarahkan pada stabilitas nilai tukar dan menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali,” tegas dia.

Dia mengakui, selain kebijakan moneter, pemerintah menghadapi tantangan dalam menjaga kredibilitas fiskal. Pasar saat ini mencermati potensi pelebaran defisit anggaran di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik.

“Karena itu, koordinasi kebijakan antara otoritas fiskal dan moneter semakin penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global yang meningkat,” ujar dia.