Penarikan Utang Pemerintah per Februari 2026 Tembus Rp 185,3 Triliun, Wamenkeu Juda Agung: Dalam Batas Terkendali

JAKARTA, Investortrust.id - Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung menyatakan bahwa pemerintah telah menarik utang baru sebesar Rp 185,3 triliun per Februari 2026.

“Pembiayaan anggaran 2026 terjaga dengan baik dalam batas yang terkendali. Realisasinya per akhir Februari telah mencapai Rp 185,3 triliun atau 22,3% dari target,” kata Juda, saat paparan APBN KiTa edisi Maret 2026, di kantornya, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Juda mengatakan pembiayaan akan dilakukan secara antisipatif. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan kas tetap memadai dan menjaga fleksibilitas pembiayaan.

“Untuk merespons dinamika pasar yang sedang terjadi,” kata dia.

Sebagian besar penerbitan utang masih berasal dari pasar Surat Berharga Negara (SBN). Minat terhadap kepemilikan SBN, kata Juda, masih terbilang tinggi.

Baca Juga

Posisi Utang Pemerintah Capai Rp 9.637,9 Triliun, Purbaya: Kita Masih Aman

“Kita lihat bid to cover ratio untuk SUN (Surat Utang Negara) juga masih terjaga di atas 2x dan bahkan untuk SBSN [Surat Berharga Negara Syariah] itu 3,1x bid to cover ratio,” ucap dia.

Dengan minat yang terjaga di pasar obligasi negara, Juda menyebut bahwa fundamental perekonomian Tanah Air masih terjaga. Meskipun, terjadi ketidakpastian di pasar keuangan global.

Juda mengatakan bid to cover ratio SUN dari asing sebesar 2,4x dan SBSN mencapai 2,8x.

Di tengah konflik Teluk Persia, arus modal keluar tetap terbatas. Kementerian Keuangan juga mencatat arus keluar di pasar saham juga mereda.

Hingga 6 Maret 2026, terjadi arus masuk bersih sebesar Rp 24,9 triliun. Angka ini berasal dari inflow yang terjadi pada Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar Rp 36,2 triliun dan outflow di pasar SBN sebesar Rp 4 triliun dan pasar saham sebesar Rp 7,3 triliun.