Purbaya Tepis Spekulasi Pertukaran Thomas–Juda Bakal Ganggu Independensi BI

JAKARTA, investortrust.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menepis anggapan bahwa pertukaran posisi antara Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung akan menggerus independensi bank sentral. Begitupun masuknya Juda Agung ke kementerian keuangan tak lantas bisa diartikan bakal menekan otoritas dirinya selaku nakhoda di Kementerian Keuangan.

“Di mana (dasarnya)? Masak independensinya tergerus?” kata Purbaya saat ditanya awak media di kompleks Gedung Nusantara I, DPR, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Ia menilai kekhawatiran publik muncul karena asumsi bahwa masuknya Thomas ke BI akan membuat independensi bank sentral hilang. “Jadi ini mungkin sebagian spekulasi ketika Thomas akan ke sana, wah orang spekulasi dia akan… independensinya hilang,” ujarnya.

Purbaya menegaskan bahwa Bank Indonesia tetap merupakan lembaga yang independen meskipun memiliki hubungan koordinasi dengan pemerintah. Ia bahkan mengilustrasikan kemungkinan pertukaran posisi tersebut sebagai sesuatu yang seimbang. Jika Thomas berpindah ke BI, maka posisinya di Kementerian Keuangan bisa saja diisi oleh Juda Agung yang berasal dari bank sentral.

“Kalau Juda Agung masuk ke saya, jangan-jangan, orang-(nya) Pak Perry [Gubernur BI] mau neken saya di dalam. Enggak. Itu satu exchange atau pertukaran yang saya pikir seimbang,” jelasnya.

Menurut Purbaya, independensi tidak ditentukan oleh asal institusi pejabat, melainkan oleh ada atau tidaknya intervensi dalam pengambilan keputusan. Selama tidak ada tekanan langsung dari pemerintah terhadap kebijakan BI, maka independensi tetap terjaga.

“Kalau independensi nggak ada hubungannya. Kecuali nanti pada waktu ambil keputusan ada intervensi langsung dari pemerintah. Selama ini kan nggak ada, jadi BI independen, kita jalankan fiskal, mereka jalankan moneter,” tegasnya.

Baca Juga

Di Balik Pencalonan Deputi Gubernur BI, Muncul Sinyal Tukar Posisi Thomas Djiwandono–Juda Agung

Ia juga menjelaskan bahwa koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter selama ini dilakukan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Forum tersebut menjadi wadah koordinasi tanpa menghilangkan independensi masing-masing otoritas.

“Walaupun sama-sama independen, tapi memastikan kedua kebijakan bisa menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat, seperti yang disarankan di rapat KSSK barusan dengan DPR,” ucap Purbaya.

Pandangan senada disampaikan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun. Ia menilai pencalonan Thomas Djiwandono sebagai deputi gubernur BI, meskipun memiliki hubungan keluarga dengan Presiden Prabowo Subianto, tidak akan mengganggu independensi bank sentral.

“Apa yang kaitannya dengan independensi? Jangan sampai urusan-urusan yang sifatnya insinuatif seperti itu menjadi isu untuk mendegradasi kemampuan Pak Tommy sendiri,” kata Misbakhun.

Menurutnya, Thomas memiliki kapasitas yang memadai untuk menjadi pimpinan BI, baik dari sisi pendidikan, pengalaman birokrasi sebagai wakil menteri keuangan, maupun rekam jejak profesionalnya.

“Dan mempunyai latar belakang reputasi yang bagus di bidang-bidang yang beliau tekuni sebagai seorang pengusaha. Orang tua beliau juga pernah menjadi gubernur BI. Kalau hubungannya dengan Pak Presiden itu jangan dijadikan alasan,” ujarnya.

Baca Juga

Ini 2 Nama Calon Deputi Gubernur BI 'Penantang' Thomas Djiwandono

Misbakhun menambahkan bahwa uji kepatutan dan kelayakan terhadap tiga calon deputi gubernur BI akan digelar secara terbuka pekan ini. Ia optimistis Thomas mampu membuktikan kemampuannya.

“Dan secara pribadi, beliau orangnya sangat rendah hati. Menurut saya, figur yang juga pantas untuk menjadi deputi gubernur BI,” kata Misbakhun.

Meski mengenal seluruh calon, Misbakhun menegaskan tidak ingin menyebut siapa yang paling kuat karena keputusan akhir merupakan keputusan politik.

“Karena itu adalah jabatan politis, nanti kesepakatan politiknya apa,” ujarnya.