Apindo Soroti Perlambatan Kredit Dunia Usaha, Meski Ada Pemindahan Dana SAL Rp 276 Triliun ke Perbankan
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti peran dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang dipindahkan dari rekening Bank Indonesia atau BI ke perbankan umum. Penempatan dana ini dinilai belum kuat mendorong penurunan suku bunga kredit.
“Ini sejalan dengan survey Apindo yang menilai bahwa 43,05% pelaku usaha menyebut tingkat suku bunga kredit perbankan terlalu tinggi,” kata analis kebijakan ekonomi Apindo, Ajib Hamdani dalam keterangan resminya, Rabu (24/12/2025)
Ajib menjelaskan ada tiga tantangan dalam meningkatkan akses modal dan demand terhadap kredit. Pertama, adalah faktor high cost of capital. Suku bunga di Indonesia relatif kurang kompetitif dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara maupun Asia lainnya.
Indonesia hanya sedikit lebih baik dibandingkan dengan Sri Lanka. Secara kompetitif, masih kalah dibandingkan Vietnam, Malaysia, Thailand dan Kamboja.
“Pemerintah harus fokus mendorong daya saing dengan insentif moneter yang tepat sasaran dan tepat momentum,” ujar dia.
Tantangan kedua, kata dia, adalah pelemahan daya beli masyarakat. Sinyal daya beli sudah mulai membaik, tetapi belum sepenuhnya pulih.
Baca Juga
BTN Minta Tambahan Dana SAL Rp 10 Triliun ke Purbaya untuk Dukung Ekspansi Sektor Perumahan
Indikator penurunan daya beli ini sesuai dengan data tabungan rumah tangga yang secara umum mengalami penurunan, kecuali untuk kelas atas. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) juga sudah membaik, tapi belum setinggi awal 2025 yang mencapai level 127. Angka ini pada November 2025 sudah menyentuh level 124, rebound sejak Bulan September dan Oktober.
“Indikator IKK yang terus membaik menjadi sinyal positif tentang daya beli masyarakat,” kata dia.
Sementara itu, tantangan ketiga, adalah kualitas layanan keuangan. Daya saing dari efisiensi layanan keuangan di Indonesia masih menempati urutan terendah setelah Singapura, Vietnam dan Filipinan di regional Asia Tenggara.
Menurut survei business ready oleh World Bank perbankan di Indonesia mempunyai nilai 60 dari skala 100. Digitalisasi dan deregulasi diyakini bisa mendorong efisiensi operasional layanan keuangan.
“Untuk perbaikan ke depan, dunia usaha mendorong agar stimulus yang holistik harus didesain untuk menyelesaikan masalah struktural penurunan daya beli dan high cost of doing business,” ujar dia.
Ajib mengatakan stimulus dan insentif harus menjawab dua perkara, dari sisi demand dan sisi supply. Dari sisi demand, struktur pengeluaran masyarakat perlu diefisienkan. Ini meliputi biaya transportasi, biaya hunian, konsumsi harian, cicilan, pendidikan, kesehatan, dan skill.
Dari sisi supply, tingginya biaya produksi dan berusaha harus ditekan. Hal ini meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, biaya pinjaman, energi, logistik, barang modal dan teknologi.
“Pemerintah harus secara komprehensif mendorong bauran kebijakan fiskal, moneter dan regulasi pendukung, agar bisa menjadi pendorong daya ungkit kredit yang sehat, affordable buat dunia usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih eskalatif,” kata dia.

