Realisasi Anggaran Ketahanan Pangan Berjalan Lamban, Ini Alasannya

KARAWANG, investortrust.id - Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 144,6 triliun dalam APBN 2025. Hingga Oktober 2025, anggaran yang tersebar di belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, dan pembiayaan itu telah disalurkan Rp 93,4 triliun atau 64,6% dari pagu.

Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Tri Budhianto mengatakan belum penuhnya realisasi ini terjadi karena proses realisasi kerap tak sejalan dengan kondisi fisik.

“Jadi (saat) fisiknya sudah berjalan, tapi keuangan biasanya agak terlambat di belakangnya dari realisasi fisiknya,” kata Tri, saat menghadiri program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) (Persero), di Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selasa (9/12/2025).

Tri menambahkan, terlambatnya realisasi seringkali karena belum terjadinya pembayaran atas kontrak pembangunan. Pembayaran biasanya dilakukan saat jatuh tempo kontrak terjadi.

Selain itu, realisasi anggaran pangan yang terbilang kecil terjadi karena pola musim tanam. Realisasi sangat tergantung sejak masa pra tanam, penanaman, hingga pascapanen.

Baca Juga

Anggaran Tersedia, Kemenkeu Serahkan Proses Cetak Sawah Terdampak Bencana ke Kementan

“Kalau alokasi anggarannya mulai disediakan sebelum mulai dari tanam sampai pasca-panen, maka dia realisasinya pasti akan sekuens,” ujar dia.

Realisasi akhir Oktober 2025 menunjukkan bahwa realisasi anggaran ketahanan pangan digunakan untuk membiayai infrastruktur, lahan, sektor perikanan, hingga penyediaan beras di tingkat Bulog.

Tri menjelaskan anggaran Rp 6,6 triliun, dari pagu Rp 10,9 triliun, sudah disalurkan untuk mencetak sawah dan intensifikasi lahan seluas 160.500 hektare.

Selain itu, pemerintah juga telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 11,9 triliun untuk infrastruktur pertanian. Anggaran itu diarahkan untuk menyelesaikan target 15 unit bendungan, 216.000 hektare irigasi, dan pengembangan organisasi prasarana sumber daya alam.

Pemerintah juga menargetkan pengembangan kampung nelayan merah putih (KNMP), budidaya ikan nila salin (BINS), dan peningkatan produksi garam nasional. Pagu anggaran untuk empat program ini sebesar Rp 2,6 triliun. Pemerintah telah merealisasikan Rp 2,1 triliun untuk program tersebut.

Sementara itu, pemerintah telah menggelontorkan seluruh pagu sebesar Rp 22,1 triliun untuk memenuhi kebutuhan pangan di Bulog. Terdapat sekitar 494.000 ton beras, 1,64 juta ton gabah, dan 347,6 ton jagung.