Anggaran Tersedia, Kemenkeu Serahkan Proses Cetak Sawah Terdampak Bencana ke Kementan

KARAWANG, investortrust.id - Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tri Budhianto menyerahkan proses cetak sawah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di tiga provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat ke Kementerian Pertanian (Kementan). Anggaran untuk cetak sawah dan optimalisasi lahan selalu tersedia setiap tahunnya.

“Sebetulnya tinggal Kementerian Pertanian, memfokuskan untuk tahun depan, memulihkan lahan yang ada di wilayah bencana,” kata Tri, saat menghadiri program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) (Persero), di Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selasa (9/12/2025).

Tri mengatakan anggaran cetak sawah pada 2025 mencapai Rp 10,9 triliun. Hingga Oktober 2025, realisasi cetak sawah telah mencapai Rp 6,6 triliun dengan luasan 160.500 hektare.

“Jadi anggaran yang ada untuk cetak sawah, untuk pemulihan atau optimalisasi lahan bisa semua dikerahkan. Lokusnya, yang difokuskan di sana dulu, jadi anggarannya sudah bisa tersedia, sudah bisa dilaksanakan,” kata dia.

Baca Juga

Kementan Genjot Mekanisasi dan Cetak Sawah 4 Juta Hektare Demi Swasembada Pangan

Tri mengatakan akan memantu apakah lahan sisa dari bencana yang tersedia dapat menjadi persawahan. Menurutnya, Kementerian Pertanian (Kementan) tinggal memetakan lokus cetak sawah sehingga anggaran cetak sawah di lokasi lain dapat dialihkan.

“Itu pun tidak bisa langsung, kita proses yang terjadinya bencana kan tidak bisa langsung diolah. Pasti ada pembersihan, dan sebagainya,” kata dia.

Sebelumnya laman resmi Kementan melaporkan bahwa Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan akan membuat skema pemulihan menyeluruh dari rekonstruksi sawah yang hilang, pemberian bantuan benih, dan alsintan, hingga penanaman ulang lahan. Dia menyebut sekitar 40.000 hektare lahan pertanian terdampak bencana banjir dan longsor Sumatera.

Amran mengatakan pemerintah pusat akan mengambil alih proses perbaikan. Tidak ada biaya yang dibebankan petani.

“Pemerintah ambil alih bangun sampai kembali seperti menjadi sawah dan kami kirim peralatan, bantuan, benih gratis. Kami akan bangun seperti semula dan kami akan tanami sampai serah terima kepada pemiliknya,” kata Amran, dalam kunjungannya Rabu (3/12/2025).

Amran meminta pemerintah daerah merampungkan administrasi batas bidang tanah agar rekonstruksi dapat segera dimulai. Dia memberi waktu penyelesaian batas patok itu dalam dua pekan. “Kita akan perbaiki kembali. Itu tanggung jawab pusat. Kami yang ambil alih,” jelas dia.