Sisa 2 Bulan, Pemerintah Perlu Genjot Belanja Senilai Rp 783,8 Triliun

JAKARTA, investortrust.id - Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.879,6 triliun atau 70,6% dari outlook APBN 2025 yang sebesar Rp 2.663,4 triliun. Artinya, dalam dua bulan terakhir, pemerintah perlu merealisasikan percepatan belanja senilai Rp 783,8 triliun.

“Yang kita lakukan, mendorong supaya belanja pemerintah pusat ini benar-benar bisa memiliki dampak kepada pertumbuhan ekonomi,” kata Suahasil, saat konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025, di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Dorongan ini penting, sebab pada kuartal III-2025, belanja pemerintah pusat yang sebesar 5,49% secara tahunan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03% secara tahunan.

Belanja pemerintah pusat hingga Oktober 2025 ini lebih tinggi Rp 45,1 triliun dibandingkan belanja pemerintah pusat pada Oktober 2024 yang mencapai Rp 1.834,5 triliun. 

Berdasarkan komponennya, belanja pemerintah pusat terdiri atas Rp 961,2 triliun belanja kementerian/lembaga (K/L) dan belanja non K/L sebesar Rp 918,4 triliun.

Belanja K/L tersebut digunakan untuk belanja pegawai. Total belanja pegawai hingga periode 31 Agustus 2025 mencapai Rp 262,7 triliun.

Baca Juga

DBS Ungkap Belanja Pemerintah Harus Ditingkatkan Demi Ekonomi RI Tumbuh 5% di Tahun 2025

“Kalau belanja pegawai on track karena sifatnya adalah pembayaran belanja bulanan,” ujar dia.

Selain belanja pegawai, belanja K/L juga digunakan untuk belanja barang senilai Rp 344,9 triliun, belanja modal senilai Rp 206,4 triliun, dan belanja bantuan sosial senilai Rp 147, 2 triliun.

Belanja barang mengalami kenaikan sejak April 2025. Pada bulan tersebut belanja barang mencapai Rp 19,8 triliun. Angka tersebut melonjak pada Juli 2025 yang sebesar Rp 53 triliun dan pada Oktober 2025 mencapai Rp 67 triliun.

Perlambatan belanja pada April 2025 terjadi karena terdampak dari efisiensi. “Kita akan dorong terus (belanja barang) ke November dan Desember sehingga bisa memberikan dampak lebih ke perekonomian,” kata dia.

Sementara itu, belanja modal masih terbatas. Terdapat dua faktor lambatnya belanja modal dibandingkan 2024. Pertama, tahun 2024 memang ada percepatan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur ketika itu Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. Kedua, pembayaran belanja modal dilakukan sekitar November dan Desember.

Belanja bansos mengalami tumbuh untuk mendorong stimulus masyarakat maupun pengeluaran pemerintah terutama di kuartal IV-2025.