Dorong Ekonomi Daerah, BI Luncurkan Katalis Percepatan, dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD)
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Bank Indonesia (BI) meluncurkan program baru untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan layanan digital di daerah. Program bernama Katalis P2DD, kependekan dari peningkatan Kapasitas serta Literasi, Sinergi, Percepatan, dan Perluasan Digitalisasi Daerah, tersebut diluncurkan di Festival Ekonomi dan Keuangan (Fekdi) dan Indonesia Fintech Summit dan Expo (IFSE) di JCC, Jakarta.
“Kenapa perlu peningkatan kapasitas, literasi, dan sinergi karena pemerintah daerah memegang peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo, Jumat (31/10/2025).
Tidak hanya pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi, Perry menjelaskan bahwa Katalis P2DD juga mendorong kesatuan bangsa melalui digitalisasi.
“Di tengah percepatan transformasi digital nasional, peningkatan kapasitas dan literasi, menjadi pondasi utama agar digitalisasi daerah berjalan efektif, inklusif, dan berkelanjutan,” jelas dia.
Baca Juga
IFG Ingatkan Perlunya Manajemen Risiko Dibalik Penerapan Digitalisasi
Perry menjelaskan, tanpa memiliki sumber daya manusia yang mumpuni, potensi besar yang dimiliki bangsa Indonesia akan sulit diwujudkan secara merata. Untuk itu, dengan program Katalis P2DD, BI bersama pemerintah pusat dan daerah, akan memperkuat sumber daya manusia daerah dalam mempercepat elektronisasi transaksi pemerintah daerah.
“Program ini dirancang sebagai wadah pembelajaran, kolaborasi, berbagai praktik terbaik, implementasi digitalisasi keuangan daerah secara terarah dan adaptif,” kata dia.
Kick off Katalis P2DD, kata Perry, menjadi langkah nyata untuk peningkatan kapasitas dan digitalisasi di daerah. Langkah ini sesuai tiga elemen penting yang dibuat Presiden Prabowo Subianto yaitu kejelasan visi, kecepatan aksi, dan kekuatan sinergi.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan terus mendukung digitalisasi di pemerintah atau e-government. Terutama untuk sistem digital untuk Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
Sistem digitalisasi di Dukcapil berperan strategis dalam administrasi digital karena memuat data dan biometrik seluruh warga negara Indonesia.
“Ini yang kemudian digunakan oleh banyak sekali user, baik pemerintahan, maupun non-pemerintah, termasuk dunia komersial, terutama untuk verifikasi,” kata Tito.