Mentan Optimistis Wujudkan Mimpi Indonesia Jadi Lumbung Pangan Dunia dalam 3 Tahun
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman optimistis dapat mewujudkan salah satu mimpi Presiden Prabowo Subianto, yakni Indonesia menjadi lumbung pangan dunia dalam tiga tahun ke depan. Hal itu disampaikan Amran seusai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/10/2025).
"Mimpi terbesar kita Indonesia jadi lumbung pangan dunia insyaallah mudah-mudahan 3 tahun menjadi kenyataan," kata Amran.
Dalam kesempatan ini, Amran membeberkan berbagai capaian di sektor pangan yang mengarah pada terwujudnya mimpi tersebut. Amran menyatakan, Indonesia akan swasembada pangan dalam dua bulan ke depan.
“Alhamdulillah hari ini mudah-mudahan tidak ada aral melintang. 2 bulan ke depan kurang lebih 3 bulan. Insya Allah Indonesia tidak impor lagi. Tapi mudah-mudahan tidak ada iklim ekstrim,” ujar Amran.
Baca Juga
Hilirisasi Pertanian Disebut Bisa Dongkrak Nilai Ekspor dan Buka 1,6 Juta Lapangan Kerja
Menurut Amran, percepatan target tersebut diiringi dengan capaian produksi yang menggembirakan. Berdasarkan data BPS, produksi beras nasional hingga November 2025 mencapai 33,1 juta ton, dan diperkirakan meningkat menjadi 34 juta ton di akhir tahun. Angka tersebut naik 4 juta ton dibanding tahun sebelumnya.
“Ini menarik, produksi kita oleh FAO diprediksi kenaikannya adalah nomor 2 terbesar dunia setelah Brasil. Ini FAO,” imbuh Amran.
Selain peningkatan produksi, pemerintah telah mencatat perbaikan indikator kesejahteraan petani. Amran menjelaskan nilai tukar petani (NTP) kini mencapai 124,36. Nilai tersebut melampaui target pemerintah sebesar 110. Sementara itu, harga beras mengalami deflasi 0,13% pada September 2025 yang merupakan pertama kali dalam lima tahun terakhir.
Selanjutnya, Amran membeberkan mengenai perkembangan program hilirisasi sektor pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk, membuka lapangan kerja, dan mempercepat pemerataan kesejahteraan rakyat.
Amran menyatakan, pemerintah saat ini melaksanakan hilirisasi pada berbagai komoditas, seperti kelapa, sawit, gambir, kakao, pala, dan lainnya. Amran menegaskan potensi ekonomi dari hilirisasi komoditas kelapa sangat besar.
“Kemudian kita hilirisasi nanti itu dari kelapa dalam menjadi coconut milk. Jadi ini VCO (virgin coconut oil), harganya bisa naik 100 kali lipat. Kalau 100 kali lipat, kita hitungan rata-rata saja, itu bisa menghasilkan 2.400 triliun. Katakanlah separuh saja, kali lima puluh, itu menghasilkan 1.200 triliun, devisa. Itu baru kelapa,” imbuh Amran.
Selain kelapa, pemerintah juga menyiapkan hilirisasi untuk komoditas gambir yang selama ini menyuplai 80% kebutuhan dunia. Produk turunannya dapat digunakan untuk bahan tinta pemilu hingga kebutuhan rumah tangga. Langkah serupa juga diterapkan pada komoditas sawit yang dikuasai pemerintah. Amran menyebut tandan buah segar (TBS) akan diolah menjadi biofuel, minyak goreng, margarin, hingga mentega.
“Kami melakukan sekarang akselerasi hilirisasi kakao, mente, kelapa dalam, lada, dan lain-lain. Kita hilirisasi khususnya kelapa dalam, ini menarik. Ini bisa dilihat datanya 33 juta, tahun lalu hanya 29 juta ton,” imbuh Amran.
Baca Juga
Selain mempercepat hilirisasi, pemerintah juga tengah mengoptimalkan anggaran sebesar Rp 9,95 triliun untuk mendukung program pengembangan perkebunan dan hortikultura.
"Kita akan berikan benih, bibit, pada seluruh petani Indonesia. Kakao, kopi, kelapa dalam, mente, pala, itu kurang lebih 800.000 hektare seluruh Indonesia, dan itu gratis. Akan membuka lapangan kerja 1,6 juta orang dalam waktu paling lambat dua tahun," kata Amran.
Tak hanya itu, Amran menegaskan, langkah untuk mewujudkan mimpi menjadi lumbung pangan dunia juga dilakukan pemerintah dari sisi regulasi. Pemerintah telah menerbitkan sekitar 17 instruksi presiden (inpres) di sektor pangan. Salah satunya inpres yang memangkas distribusi pupuk agar dapat langsung diterima petani.
"Pupuk dulu, distribusinya dan regulasi yang mengikat 145 (regulasi). 12 menteri harus paraf, baru bisa dikirim. Kemudian juga harus diketahui 38 gubernur, dan 514 bupati/wali kota se-Indonesia baru pupuk tiba di lapangan. Jadi 145 regulasi yang mengikat. Sekarang ini, dari Kementerian Pertanian, inpres keluar. Langsung ke produsen, produsen langsung ke petani. Hanya tiga step," katanya.
Demikian juga inpres mengenai perbaikan irigasi. Melalui inpres, perbaikan irigasi diambil alih oleh pemerintah pusat.

